Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite

Kompas.com - 02/09/2020, 22:11 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi VII DPR RI menyoroti rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) nilai oktan (Research Octane Number/ RON) 88 atau Premium dan RON 90 atau Pertalite.

Rencana yang diusung guna melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penetapan Bahan Bakar Standar Euro 4 itu disebut berpotensi memberatkan neraca impor minyak nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Dony Oekon, mempertanyakan kemampuan PT Pertamina (Persero) dalam memproduksi BBM dengan RON 91 atau lebih.

Baca juga: Pertamina Pastikan Masih Jual Premium dan Pertalite, Tapi...

Menurut dia, saat ini Pertamina masih belum mampu memproduksi BBM nilai oktan 91 ke atas dengan jumlah besar guna memenuhi kebutuhan pasar.

"Jangan sampai kita harus impor lagi, mengikuti keputusan LHK tapi kita blm siap, Pertamina belum siap dan harus impor," ujarnya, dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu (2/9/2020).

Lebih lanjut, Dony menyoroti proyek-proyek pembangunan dan pengembangan kilang Pertamina yang tidak kunjung rampung. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah untuk menunda rencana penghapusan dua jenis bensin subsidi itu.

"Yang dulunya targetnya semua (kilang) kita sudah running di 2024, tapi sampai hari ini belum berjalan," katanya.

Senada dengan Dony, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Moreno Suprapto, juga mempertanyakan kemampuan Pertamina memproduksi BBM dengan nilai oktan 91 ke atas.

"Karena setahu saya produksi kilang kita mayoritas dari Premium, berarti ada pergeseran, ataupun dari pergeseran itu akan ditambah lagi diisi lagi dengan impor," ujarnya.

Merespons pernyataan-pernyataan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan, pelaksanaan Permen LHK Nomor 20 Tahun 2017 tidak akan serta merta dilaksanakan dengan menghapus Premium dan Pertalite.

Pemerintah berencana melakukan peralihan ke konsumsi BBM ramah lingkungan secara bertahap.

Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari Premium, ke Pertalite.

Baca juga: Pemerintah akan Lakukan Peralihan dari Premium ke Pertalite secara Bertahap

"Salah satu program mengganti premium dengan Pertalite. Ini adalah untuk kurangi masalah polusi," kata Arifin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com