Berikut Dua Skema Cara Mendapatkan Vaksin Covid-19 Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Erick Thohir, memastikan Bio Farma mampu memproduksi vaksin virus corona atau Covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun di akhir 2020.

Targetnya, pelaksanaan vaksin massal bisa dilakukan pada akhir tahun 2020. Vaksin virus corona tersebut sebagian berasal dari bulk vaksin yang didatangkan dari Sinovac China.

Erick mengatakan, vaksinasi dilakukan dengan dua skema cara mendapatkan vaksin Covid-19 dari pemerintah, yakni melalui bantuan pemerintah dan vaksin secara mandiri atau berbayar.

"Tapi bukan berarti yang bayar didahulukan dari yang gratis, bukan. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan-akan pemerintah cari uang, tapi pemerintah punya gratis," ucap Erick dikutip dari Antara, Sabtu (5/9/2020).

Erick sempat membeberkan kalau Bio Farma telah bekerja sama dengan Sinovac terkait bahan baku vaksin Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp 3,3 Triliun untuk DP Pembelian Vaksin Covid-19

Jika pada akhir 2020 ini vaksin itu bisa diproduksi, maka Bio Farma harus membeli bahan bakunya ke Sinovac seharga 8 dollar AS atau Rp 117.135 (kurs Rp 14.641) per dosisnya.

“Memang harga yang sudah dikerjasamakan dengan Sinovac itu untuk 2020 harganya per dosis bahan bakunya 8 dollar AS, tapi di 2021 harganya 6-7 dollar AS, jadi ada penurunan. Ini bahan baku,” kata Erick.

Sementara jika vaksin asal Sinovac tersebut sudah siap dipakai untuk imunisasi massal di Indonesia, kalkulasi harga perkiraan dari Bio Farma yakni Rp 25-30 dollar AS atau kisaran Rp 366.000 sampai Rp 439.000 (harga vaksin Covid-19).

Pemilik Mahaka Media ini menyampaikan, bahwa pemerintah merencanakan untuk memberikan vaksin Covid-19 secara gratis pada 2021.

Baca juga: Erick Thohir: Harga Vaksin Covid-19 Dinamikanya Tinggi

"Nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa di awal tahun depan," ujar Erick.

Rencananya, kata Erick, vaksin gratis untuk masyarakat menggunakan anggaran APBN dengan menggunakan data BPJS Kesehatan sebagai dasar pemberian vaksin.

Kendati demikian, lanjut dia, dalam rangka mengurangi beban APBN yang mengalami pelebaran defisit, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bisa membayar vaksin mandiri bagi yang mampu.

"Kalau dilihat dari data-data ekonomi, pemasukan kepada negara cukup rentan. Nah kami juga mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ucap Erick.

Erick menyampaikan sebanyak 1,5 juta tenaga medis menjadi prioritas penerima vaksin. Jumlah itu masih dalam hitungan estimasi. Pihaknya masih terus dikonsolidasi dengan IDI, PPNI, serta Ikatan Bidan Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Prioritaskan 1,5 Juta Tenaga Medis Disuntik Vaksin Covid-19

"1,5 juta ini harus dipastikan dapat vaksin duluan, karena mereka yang terdepan melakukan imunisasi atau vaksinasi massal," ujar Erick.

Ia mengatakan data dari IDI dan PPNI penting untuk memastikan tim medis terdepan yang menjadi prioritas.

"Kita minta masukan IDI supaya jangan sampai salah konsolidasi data, termasuk perawat. Kalau nanti bahan baku sudah bisa diproduksi, kita masukan dalam skala prioritas yang menjadi garda terdepan," papar Erick.

Ia mengatakan tenaga medis itu menjadi kekuatan Indonesia untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi massal pada awal tahun depan atau akhir tahun 2020.

"Tadi dapat masukan kriteria dokter dan perawat, karena ada macam-macam dokter, ada dokter paru, jantung, dan lain-lain," kata Erick.

Baca juga: Daftar 4 Produsen Vaksin Asing yang Dijajaki Erick Thohir