Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Airlangga: Pekan Depan TNI-Polri Dilibatkan untuk Operasi Yustisi

Kompas.com - 11/09/2020, 18:51 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah bakal melibatkan anggota TNI dan Polri untuk melakukan operasi yustisi di kawasan Jabodetabek.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam rangka menekan tingkat penyebaran Covid-19.

"Terkait dengan beberapa kegaitan ataupun beberapa perkembangan yang ada, tentu dari Satgas Covid-19 dan PEN juga akan mendorong operasi yustisi di mana kepolisian dan TNI akan meningkatkan disiplin masyarakat dalam satu minggu ke depan di Jabodetabek," ujar Airlangga dalam video conference, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Menko Airlangga: Kantor di Jakarta Terapkan "Flexible Working Hours", 50 Persen Tetap Beroperasi

"Sehingga apa yang sudah diatur dalam kedisiplinan ini bisa ditaati masyarakat," ujar dia.

Selain itu, Airlangga juga meminta agar pengelolaan secara mikro di wilayah-wilayah pusat klaster persebaran Covid-19 dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan kegiatan sepertu kampanye menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Ditambah lagi, dalam waktu dekat akan dilakukan Pilkada seretak di mana banyak calon kepala daerah akan melakukan kampanye.

"Ini perlu diperhatikan lebih kuat dan beberapa pemerintah, kepala daerah diminta untuk mendorong dan sosialisasikan beserta calon-calon kepala daerah, apa yang sudah diputuskan dalam PKPU untuk terus menjaga protokol Covid-19," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, operasi yustisi akan dijalankan pekan depan, atau mulai 14 September 2020. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Operasi yustisi dijalankan pekan depan. Kita harus sama-sama menyukseskan kedisiplinan ini," ujar Erick saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) secara virtual, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Jakarta PSBB Total, Pengusaha Minta Anies Izinkan Mal Beroperasi Normal

Untuk membantu operasi yustisi, berbagai institusi dilibatkan. Mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, hingga dukungan dari KPU dan Bawaslu untuk menggelar operasi yustisi. Hal tersebut dinilai penting, karena beberapa daerah akan menggelar rangkaian Pilkada tahun ini.

"Operasi yustisi menekankan pada situasi Pilkada. Jangan bicara sukses Pilkada, tapi gagal penanganan Covid-19. Karena bisa jadi gelombang ketiga sangat membahayakan," kata Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com