Pengetatan PSBB Jakarta Berpengaruh ke Ekonomi Nasional, Simak Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperketat pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah tersebut diambil muntuk menekan angka penularan PSBB di kawasan DKI Jakarta yang meningkat tajam beberapa hari terakhir.

Menurut Anies, jika keputusan yang dia sebut sebagai kebijakan 'rem darurat' itu tak diambil, fasilitas kesehatan di Jakarta terancam kolaps.

Namun demikian, nyatanya banyak pihak, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif yang menentang keputusan Anies tersebut. Para pengusahan pun menilai, keputusan Anies untuk menarik tuas rem darurat itu bakal memperburuk prospek perekonomian Indonesia ke depan.

Baca juga: PSBB Total akan Diterapkan, Anies DIminta Perhatikan Nasib Pedagang Pasar

Lalu, seberapa besar pengaruh kegiatan perekonomian di Jakarta terhadap perekonomian nasional?

Ekonom Institute for Development of Refrom on Economics (Indef) Bhima Yudhistira menyebutkan, Jakarta memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Jika melihat perputaran uang beredar dalam pengertian sempit atau M1, per Juli 2020 Bank Indonesia (M1) menunjukkan ada Rp 1.683 triliun peredaran M1 di Indonesia . M1 sendiri terdiri dari uang, kartal, giro rupiah, dan uang elektronik.

Dengan demikian, maka sebanyak Rp 1.178 triliun dari peredaran M1 terjadi di Jakarta.

"Jakarta itu pusatnya perputaran uang nasional, 70 persen uang beredar ada di Jakarta," ujar Bhima ketika dihubungi Kompas.com.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika terjadi pengetatan PSBB di kawasan ibu kota, maka akan berpengaruh pada penurunan jumlah uang beredar.

Berdasarkan perhitungannya, bila jumlah uang beredar turun hanya 10 persen, maka risiko kehilangan sudah mencapai Rp 117 triliun.

"Ini bukan uang yang kecil. Artinya resesi pada kuartal ke III sudah bisa dipastikan terjadi. tinggal kita menunggu saja rilis BPS 5 november nanti," ujar Bhima.

Namun demikian, langkah Anies tersebut menurut Bhima harus dilakukan. Sebab keputusan untuk melonggarkan PSBB lebih cepat pada 10 Agustus 2020 lalu nyatanya tak memberikan dampak baik terhadap perekonomian.

"Makin lama recovery-nya kalau diperlonggar. Lebih baik ekonomi terkoreksi jangka pendek, kemudian bisa rebound di akhir tahun dan survive dari resesi di 2021," ujar dia.

Baca juga: PSBB Jakarta Bakal Untungkan Pelaku Bisnis E-Commerce?