Penjaminan Kredit Belum Perlu, Alihkan Anggarannya ke Subsidi Pekerja Informal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan untuk merealokasi dana sisi penawaran (supply side) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirasa belum perlu hingga akhir 2020.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut, dana supply side yang belum diperlukan itu hendaknya dipindahkan ke sisi permintaan (demand side).

"(Dalam PEN) demand side itu Rp 200 triliun. Tapi supply side-nya Rp 400 triliun. Jadi mungkin menurut saya sampai akhir tahun ini perlu ada pengalihan dari supply side ke demand side," kata Aviliani dalam diskusi Infobank, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Neraca Dagang Surplus, Rupiah Ditutup Menguat

Aviliani menilai, ada banyak kebijakan di sisi supply side yang belum dibutuhkan. Misalnya, penjaminan kredit hingga Rp 1 triliun. Padahal permintaan kredit masih begitu seret karena daya beli masyarakat belum pulih.

"Kan masalahnya siapa yang mau kredit saat seperti ini? Maka menurut saya ini baru dibutuhkan pertengahan tahun depan. Jadi alihkan dulu untuk ke demand side," saran Aviliani.

Untuk menciptakan daya beli, pemerintah perlu menyasar pekerja sektor informal, yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Masalah data yang belum ada, bisa didiskusikan dengan Kementerian PDTT.

Bila hal itu terealisasi, maka diyakini penciptaan demand side akan cepat sehingga mampu menumbuhkan supply side.

"Mungkin pemerintah bisa menetapkan pakai data yang mana, mungkin data dari pedesaan. Karena dengan adanya dana desa, sejumlah masyarakat yang ada di desa itu semakin terlihat mana yang miskin, mana yang usahanya tetap berjalan," ujarnya.

Baca juga: Luhut Mau Lobi UEA Kirim Tambahan 20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 ke RI

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran program PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun.

Namun sampai 2 September 2020, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 271,94 triliun. Angka tersebut sekitar 39,11 persen dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.

Dari total pagu anggaran Program PEN, Rp 403,9 triliun sudah ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Belum ada DIPA Rp 131,6 triliun. Lalu, tanpa DIPA Rp 159,7 triliun yang merupakan insentif perpajakan.

Baca juga: Neraca Dagang RI Bulan Agustus, Menang Lawan AS Kalah dengan China