Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina Buka Suara Jawab Kritik Ahok

Kompas.com - 16/09/2020, 11:23 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali bicara blak-blakan soal buruknya tata kelola di PT Pertamina (Persero). Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019.

Ahok alias BTP membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Mulai dari gaji besar pejabat nonjob Pertamina, utang perusahaan yang membengkak, hingga masalah penunjukan direksi dan komisaris.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya. Dia menjelaskan, apa yang disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola Pertamina. 

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat pesan singkatnya, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Profil Komisaris Pertamina: Jenderal Polisi, Pejabat, Relawan Jokowi

Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif.

"Upaya direksi Pertamina untuk menjalankan perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan grupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK," terang dia.

Hubungan direksi dan komisaris Pertamina

Fajriah memastikan bahwa hubungan antara direksi dan komisaris Pertamina masih terjaga dengan baik. Manajemen dan komisaris senantiasa bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan perusahaan dan mendukung program-program pemerintah.

"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ungkap Fajriah.

Baca juga: Emosi Ahok soal Utang Pertamina: Otaknya Pinjam Duit Terus

"Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, saat ini dari 66.000 kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persennya tersedia outlet elpiji Pertamina. Sedangkan Pertashop juga sudah ada 576 outlet Pertashop yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet," jelas Fajriah.

Sebelumnya, Ahok menyindir Pertamina terkait akuisisi sumur minyak di luar negeri dari utang. Selain itu, Ahok berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.

Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.

"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudah nawarin mau kerja sama kalian diemin? Terus sudah ditawarin kenapa ditolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit," ujar Ahok.

Ahok membeberkan bahwa posisinya di Pertamina juga sering kali dipermasalahkan. Alasannya, karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.

Baca juga: Ahok: Kalau Mau Jadi Pemimpin Harus Berani Pasang Badan untuk Orang Banyak

"Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagi mancing saya emosi, saya emosi laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," kata dia lagi.

Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut dia, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.

Gaji besar

Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.

Contoh lain, lanjut Ahok, jabatan direksi dan komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya, lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Baca juga: Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Produsen Catakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Catakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com