Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pembentukan Superholding BUMN adalah Rencana Besar yang Tertunda

Kompas.com - 16/09/2020, 11:30 WIB
Kiki Safitri,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina yang sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengutarakan pendapatnya untuk mengubah Kementerian BUMN menjadi Superholding melalui sebuah video yang tersebar viral saat ini.

Dalam video tersebut Ahok memberi pernyataan keras terkait eksistensi Kementerian BUMN. Ahok, bahkan meminta Kementerian BUMN dibubarkan saja dan berganti menjadi Superholding, Indonesia Incorporation.

Dia bilang, Kementerian BUMN merupakan sebuah institusi yang idak dapat dikontrol, bahkan oleh presiden sekalipun. Dia bilang adapun wadah yang lebih pas yakni, Superholding.

Baca juga: Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?

Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan mengatakan, wacana Superholding memang sudah santer terdengar semenjak periode Pertama Presiden Jokowi. Bahkan Menteri BUMN yang sempat menjabat kala itu, Rini Soemarno telah menyusun roadmap pembentukan Superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster.

Cluster tersebut mencakup sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, dan Semen.

Namun sayangnya Menteri BUMN saat ini Erick Thohir membatalkan konsep Superholding tersebut dan mengubah strategi dengan membentuk Sub Holding BUMN. 

“Yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN yang akan berubah menjadi Superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda,” kata Willy dalam siaran media, Rabu (16/9/2020).

Willy menilai dari sisi strategis, apa yang dikatakan Ahok adalah realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

 

Baca juga: Ada Pandemi, BUMN Konstruksi Pastikan Pengerjaan Proyek Tetap Berjalan

Dia bilang, eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus 'berubah' menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman.

“Semangat ini yang mesti menjadi spirit bagi semua pihak, termasuk Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir,” jelas dia.

Menurut dia, pemikiran Ahok cukup berdasar dan memiliki konsep perhitungan yang matang. Ia menilai apa yang menjadi pandangan Ahok patut untuk dicoba, dan kiranya pemerintah perlu memberikan kesepatan untuk Ahok membuktikan kebenaran pemikirannya.

“Maka dari itu, ini perlu dicoba. Presiden Jokowi memberi peluang bagi Ahok untuk berjibaku menuntaskan konsep tersebut agar Ahok dapat membuktikan kebenaran pikirannya,” tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com