Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Ungkap Alasan Fokus Tangani Masalah Keuangan di Awal Pandemi Covid-19

Kompas.com - 16/09/2020, 16:08 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah mengambil langkah cepat dan fokus dalam penanganan kondisi keuangan ketika virus corona (Covid-19) pertama masuk ke Indonesia pada Maret lalu.

Bendahara Negara itu mengungkapkan, sebagai langkah cepat penanganan kondisi keuangan pemerintah menyusun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang kemudian menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Sebab, kala itu, pihaknya menyadari penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan dukungan keuangan negara.

Baca juga: 2021, Pagu Anggaran Ditjen Fakir Miskin Kemensos Naik 102 Persen

"Dari sisi penanganan kesehatan, namun juga dengan adanya Covid-19 banyak aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tidak bisa berjalan seperti biasa dan itu kemudian menyebabkan dampak yang besar," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (16/9/2020).

"Maka harus dilakukan langkah-langkah untuk melindungi atau melakukan penanganan," ujar Sri Mulyani.

Untuk penanganan pandemi, pemerintah pun menggelontorkan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun. Hal itu membuat defisit anggaran tahun ini melebar hingga 6,34 persen.

Anggaran tersebut ditujukan untuk bansos sebesar Rp 203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp 106,11 triliun, kesehatan Rp 87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 53,55 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, upaya pemerintah dalam menggelontorkan anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dilakukan untuk mengatasi kondisi di mana di satu anggaran mengalami tekanan lantaran pendapatan negara merosot.

 

Baca juga: Efek Pandemi Covid-19, Anggaran Tol Laut Nyaris Dipotong

Di sisi lain, belanja negara juga harus meningkat untuk penanganan kesehatan.

"Jadi dalam konstruksi untuk merespons ini konstruksi kebijakannya adalah bagaimana keuangan negara yang di satu sisi akan mendapatkan tekanan yang luar biasa akibat adanya covid dengan masyarakat, dunia usaha mengalami tekanan," ujar dia.

Namun dirinya menegaskan, hal itu dilakukan bukan karena pemerintah mengorbankan kesehatan.

Menurutnya, ekonomi dan kesehatan sama pentingnya untuk diutamakan, apalagi menyangkut nyawa manusia.

"Contohnya seperti sekarang sering kita dihadapkan seolah-olah kalau menghadapi Covid-19 ekonominya dikorbankan atau kalau kita ingin memulihkan ekonomi Covid-19 atau kesehatannya dikorbankan," ujar Sri Mulyani.

"Kan tidak bisa kita mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi apa ekonomi lebih penting dari kesehatan. Karena dua-duanya menyangkut manusia yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui penyakit yang satu bisa mengancam jiwa manusia melalui kondisi ekonomi pendapatan mereka," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com