Dahlan Iskan: Awalnya Saya Setuju dengan Pembentukan Superholding BUMN Secepatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pembentukan superholding badan usaha milik negara (BUMN) layaknya Temasek Holdings milik Singapura kembali mencuat, setelah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengutarakan kekesalannya terhadap manajemen Kementerian BUMN.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, rencana pembentukan superholding tersebut bukan lah hal baru. Ide tersebut sudah muncul sejak Menteri BUMN pertama, atau waktu itu masih disebut Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng.

Ia pun mengaku, dirinya sempat mendukung percepatan rencana pembentukan superholding BUMN itu.

Baca juga: Sindir Ahok, Stafsus Erick Thohir: Jangan Buru-buru Bentuk Superholding

“Awalnya saya termasuk yang setuju dengan pembentukan superholding secepatnya. Sekaligus sebagai tanda berakhirnya Kementerian BUMN,” ujarnya, dilansir dari laman resminya, Disway.id, dikutip pada Kamis (17/9/2020).

Namun, Dahlan menyadari pembentukan superholding tidak dapat dilakukan dengan cepat. Terdapat berbagai regulasi yang perlu disesuaikan terlebih dahulu agar rencana tersebut dapat terealisasi.

“Terutama UU (Undang-undang) Perbankan. Apakah realistis memaksakannya,” katanya.

Lebih lanjut, Dahlan menilai, proses pembentukan superholding berjalan relatif lambat. Hal itu diakibatkan pemerintah perlu membentuk holding perusahaan pelat merah secara sektoral terlebih dahulu.

“Tapi, holding demi holding terbentuk. Lambat, tapi tidak bisa dikatakan jalan di tempat,” ujar Dahlan.

Pria yang juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), itu pun menyoroti pernyataan Ahok, yang menyebutkan pembentukan superholding sudah harus diselesaikan sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir.

“Kalau itu benar-benar terjadi, Presiden Jokowi pun dan BTP akan tercatat abadi dalam sejarah BUMN,” katanya.

Baca juga: Bertemu Erick Thohir, Ahok: Kritik dan Saran Saya Diterima dengan Baik