KKP Rampungkan Penyidikan 2 Kapal Ilegal Fishing di Selat Malaka

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PSDKP telah menyelesaikan penyidikan terhadap 2 tersangka pelaku illegal fishing yang diduga melakukan penangkapan secara ilegal di Selat Malaka.

Kedua tersangka dan barang bukti berupa kapal KM. PKFB 1099 dan KM. PKFB 776 telah diserahkan dari Pangkalan PSDKP Lampulo kepada Kejaksaan Negeri Langsa.

“Sudah P-21 dan kami serahkan kepada Kejari Langsa untuk proses hukum lebih lanjut," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu melalui keterangan tertulis, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Realisasi Anggaran KKP Baru 54,44 Persen

Pria yang akrab disapa Tebe ini mengungkap, pemeriksaan atas 2 tersangka ilegal fishing itu harus dilaksanakan secara virtual dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19.

Kedua tersangka yakni Nai Nyein Chan alias Soe Tin selaku nakhoda KM PKFB 776 dan Thit Ko Htoo selaku nakhoda KM PKFB 1099, merupakan Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Myanmar.

“Kami juga menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dalam proses penyidikan," ujar Tebe.

Adapun KM. PKFB 1099 dan KM. PKFB 776 ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 12 yang dinakhodai oleh Kapten Nopry pada tanggal 10 Maret 2020 di WPP 571 Selat Malaka.

Pada saat penangkapan, ada 12 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar berhasil diamankan dari 2 KIA yang mengoperasikan alat penangkapan ikan jenis trawl tersebut.

Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji menyampaikan, di tengah pandemi kinerja penyidikan terhadap KIA pelaku illegal fishing tidak kendor.

Hal tersebut dapat dlihat dari perkembangan penanganan terhadap 71 kapal ilegal yang terdiri 54 kapal ikan asing (KIA) dan 17 kapal ikan Indonesia (KII).

Baca juga: Dukung Nelayan, KKP Dapat Tambahan Rp 474,9 Miliar dari Sri Mulyani

Dari sejumlah kapal tersebut, 17 kapal telah diputus pengadilan (inkracht), 4 kapal proses banding, 22 kapal proses persidangan, 1 kapal telah dilakukan penyerahan ke Jaksa (P-21 Tahap II), dan 2 kapal dalam telah P-21 Tahap I.

Selanjutnya, 7 kapal dalam proses penyidikan, 2 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan dan 1 kapal dikenakan tindakan lain tenggelam karena melakukan perlawanan dan 15 kapal diberikan sanksi administrasi.

“Dengan sinergi dan koordinasi yang baik, PPNS Perikanan di lapangan tetap mampu bekerja maksimal di tengah pandemi ini," pungkasnya.