Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akui Harga BBM Masih Mahal di 1.000 Kecamatan

Kompas.com - 29/09/2020, 14:45 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus meningkatkan dan menjaga keberlanjutan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan pemerataan keterjangkauan akses maupun harga BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Namun sampai saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, masih terdapat lebih dari 1.000 kecamatan di pelosok yang masih mengalami kesulitan akses dan mahalnya BBM.

"Sulitnya akses merupakan kendala tersendiri bagi pendistribusian BBM. Sehingga harga BBM di pelosok lebih mahal dibanding harga BBM di kota," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Konsumsi BBM dan Listrik di Jakarta Bisa Turun Lagi akibat PSBB

Ego mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, pihaknya berharap PT Pertamina (Persero) dan pemasok swasta lainnya dapat menjaga penyaluran BBM ke berbagai wilayah.

Menurutnya, program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo sejak Oktober 2016 ini sangat membantu dalam meringankan beban perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini sekaligus mengurangi disparitas harga jual BBM di kota-kota besar dengan daerah pelosok.

"Intinya adalah masyarakat bisa membeli BBM dengan harga yang sama dengan harga BBM di kota besar," katanya.

Hingga 2019 lalu sebanyak 170 titik BBM Satu Harga yang dibangun baik Pertamina maupun BU swasta.

Kementerian ESDM memproyeksikan hingga tahun 2024 akan ada penambahan 330 titik, yakni 83 titik di 2020, 76 titik di tahun 2021, 72 titik di 2022, 56 di tahun 2023, dan 43 di tahun 2024.

Baca juga: BPH Migas Ungkap Kendala Penyaluran BBM Bersubsidi Bagi Nelayan

Khusus tahun 2020, 83 titik ini akan dibangun semuanya oleh Pertamina dengan rincian, Sumatera 17 titik, Nusa Tenggara 16 titik, Kalimantan 12 titik, Sulawesi 8 titik, Maluku 16 titik, dan Papua 14 titik.

"Pemilihan diprioritaskan untuk wilayah yang paling mendesak dan mempertimbangkan kesiapan daerah mengingat masih banyak kecamatan yang belum menikmati akses," ucap Ego.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com