Siap-siap Penyaluran BLT UMKM Tahap II, Teten Temui KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, hingga hari ini penyaluran Banpres Produktif untuk usaha mikro mencapai hampir 100 persen dari Rp 22 triliun dana yang disiapkan.

Untuk itu, pihaknya berkooordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk kembali mengawal penyaluran tahap kedua.

“Ini yang kedua kalinya kami berkordinasi dengan pimpinan KPK mengenai implementasi bantuan produktif usaha mikro, kita tahu program ini diluncurkan di akhir minggu ketiga Agustus untuk 9,1 juta usaha mikro yang unbankable sebesar Rp 2,4 juta. Hari ini sudah mencapai hampir 100 persen dan kita akan masuk tahap berikutnya, penambahan menjadi 12 juta pelaku Usaha Mikro yang akan menerima program Banpres ini,” ujarnya mengutip siaran resminya, Rabu (7/10/2020).

Baca juga: Masih Bisa Daftar, Ini Syarat dan Cara Dapatkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta

Menurut Teten, pada pekan ini penambahan tahap kedua BLT UMKM ini akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro.

Dengan begitu total penyaluran yang akan diberikan adalah sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro.

“Yang kurang, jumlahnya. Di data kami, yang minta (bantuan) ada 22 juta, sudah disetujui 12 juta. Minggu ini akan disalurkan penambahan 3 juta pelaku usaha mikro,” ungkapnya.

Lebih lanjut Teten menjelaskan, kerja sama dengan KPK dilakukan untuk mengawal agar program Banpres Produktif untuk usaha mikro dapat berjalan tepat sasaran dan merata. Ia mengaku, penyaluran tahap pertama berjalan baik dan cepat.

“Kami ingin KPK terus bekerja bersama mengawal program ini dengan tuntas. Kami pahami KPK sangat konsern terhadap program ini, agar tepat sasaran, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selama ini pelaksanaannya cukup baik dan cepat, dan hampir tidak ada isu negatif, seperti salah sasaran. Sistem kami masih bisa mengendalikan program ini agar tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, pihaknya siap mengawal program tersebut. Menurut Ghufron, KPK akan melakukan pengawasan mulai dari pelaksanaan, audit hingga pemeriksaan.

“Yang kami lakukan untuk Banpres ini adalah mulai dari proses input data agar tepat sasaran. KPK mendampingi dalam memformulasi pembuatan regulasi terkait identifikasi sasaran dan input data. Juga memantau input data, serta penyaluran bantuan,” katanya.

KPK juga menyediakan portal jaga.go.id untuk menampung keluhan dari masyarakat terkait Banpres Produktif untuk Usaha Mikro ini dan permasalahan Covid-19.

Baca juga: Dapat Tambahan Dana dari Presiden, BLT UMKM Diperpanjang hingga Desember