Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ILUNI UI Soroti Acuan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 12/10/2020, 14:57 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyoroti acuan yang digunakan pemerintah dalam perumusan Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yakni Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Anggota Tim Kelompok Kerja UU Cipta Kerja ILUNI UI, Fadhil Firjatulla mengatakan, dalam perumusan NA RUU Cipta Kerja, pemerintah menggunakan EoDB sebagai salah satu indikator dinilai perlunya reformasi birokrasi.

Namun, pada Agustus lalu Bank Dunia menyatakan adanya permasalahan dalam indeks tersebut.

Baca juga: Sosialisasi Tentang UU Cipta Kerja Dinilai Minim, Padahal...

Dalam keterangannya, Bank Dunia menyebutkan, kebijakan yang terus berubah mengakibatkan kerancuan dalam metodologi laporan EoDB 2020.

"Sedikit kritik bahwa dalam Naskah Akademik yang dipaparkan pemerintah menggunakan indeks Ease of Doing Business. Dan baru Agustus kemarin dikabarkan indeks itu bermasalah," kata Fadhil dalam diskusi virtual, Senin (12/10/2020).

Selain itu, Fadhil juga menyoroti urgensi perubahan aturan mengenai ketenagakerjaan nasional.

"Sering sekali dikatakan, pasar ketenagakerjaan Indonesia sangat rigid sehingga perlu di fleksibilisasi," katanya.

Padahal, mengacu pada survei bisnis dilakukan Bank Dunia pada 2015, ketenagakerjaan bukanlah poin utama yang dipermasalahkan oleh para pelaku usaha.

Baca juga: Marak Hoaks Karena UU Cipta Kerja Tak Bisa Diakses Publik

Jika dilihat dari hasil survei itu, poin utama yang dipermasalhkan oleh pelaku usaha ialah kompetitor sektor informal.

Sementara, regulasi ketenagakerjaan hanya menempati posisi ke 14 dari 15 poin yang dipermasalahkan oleh pelaku usaha.

"Masalah ketenagakerjaan bukan masah yang krusial bagi pelaku usaha," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com