Pemerintah Akui Bangun Smelter Tidak Mudah, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui, pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter tidak mudah. Namun, langkah tersebut dinilai perlu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah melaksanakan hilirisasi komoditas.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, melalui hilirisasi tembaga, akan terjadi peningkatan nilai tambah.

Nilai tambah tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Baca juga: WHO Rekomendasikan Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 25 Persen Per Tahun

"Kami ingin proses nilai tambah yang panjang itu sebanyak mungkin memberi dampak bagi negara, untuk meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian (energi),” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (16/10/2020).

Oleh karenanya, Ridwan pun mendorong agar pembangunan smelter tetap dilaksanakan, meskipun ia menyadari bukan langkah mudah bagi badan usaha mengingat diperlukan modal investasi yang cukup besar.

"Setiap sen yang keluar (dari korporasi) harus dihitung, pemerintah pun setiap sen yang tidak didapatkan harus juga dihitung. Itu adalah hak rakyat Indonesia. Keseimbangan ini yang akan kami cari," tuturnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah tembaga menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan.

"(Harus) dilakukan baik bagi pemerintah yang menyuruh wajib dan pelaku industri agar terimplementasi dengan baik," kata Ridwan.

Baca juga: Akhir Pekan, IHSG Turun 0,03 Persen