BI Prediksi Transaksi E-Commerce Melonjak Sampai Rp 429 Triliun Sepanjang 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan transaksi e-commerce di masa pandemi meningkat sebesar Rp 429 triliun sepanjang 2020.

Peningkatan ini lebih tinggi dibanding transaksi sebesar Rp 205,5 triliun sepanjang 2019. Adapun realisasi hingga Agustus 2020, transaksi e-commerce mencapai hampir Rp 180 triliun.

"Ini menandakan adopsi digital di Indonesia itu meningkat pesat. Tahun ini kita perkirakan mencapai Rp 429 triliun, berdasarkan proyeksi kami," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Seminar Nasional HUT Partai Golkar, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Transaksi E-Commerce Naik 2 Kali Lipat, tetapi...

Perry menyebut, transaksi digital banking juga meningkat, mulai dari m-banking, internet banking, hingga penggunaan uang elektronik dalam berbagai transaksi.

Peningkatan paling signifikan terjadi untuk transaksi mobile banking. Pada Agustus 2020, transaksi mobile banking mencapai 12 juta transaksi, angka ini meningkat dari 8 juta transaksi pada Agustus 2019.

Hal itu terjadi karena akselerasi digital di sektor ritel dan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat cepat.

Tercatat hingga 16 Oktober 2020, lebih dari 5 juta sektor ritel dan UMKM menjadi merchant nasional yang mengadopsi QRIS.

Dari total 5 juta merchant, sebanyak 4,2 juta di antaranya adalah usaha mikro (UMi) dan Usaha Kecil (UKe).

Baca juga: Jika Data User E-Commerce Bocor, apakah Akun e-Wallet Aman?

"Ini adalah sebagian besar sektor yang selama ini belum tersentuh (layanan keuangan). Alhamdulillah sekarang merchant tersambung dengan QRIS, di antaranya ada merchant kesehatan dan merchant pariwisata," sebut Perry.

Tak hanya merchant, 46 kantor Bank Indonesia dan 45 Pemerintah daerah (Pemda) juga sudah mengadopsi QRIS. Pihaknya menargetkan, QRIS bisa diadopsi oleh 94 Pemda.

Lebih lanjut dia merinci, 122 Pemda sudah tersambung dengan e-commerce, dan 260 Pemda sudah mengadopsi internet banking.

"Pengadopsian platform digital betul-betul bisa mendukung mobilisasi, baik pajak maupun penggunaan APBD, sehingga bisa mendorong kegiatan ekonomi daerah," pungkas Perry.