Sidak Lapangan, KKP Ingin Pelaku Ekspor Benih Lobster Taati Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lokasi penampungan benih bening lobster (BBL) di wilayah Tangerang pada Rabu (28/10/2020) kemarin.

Sidak dilaksanakan untuk memastikan keran ekspor BBL yang sudah dibuka oleh KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sidak dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tb Haeru Rahayu dan Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

Baca juga: Manipulasi Jumlah Benih Lobster, KKP Cabut Sementara Izin 14 Eksportir

"Kami ingin memastikan apakah semua standard operating procedure (SOP) dan aturan main terkait ekspor BBL dilaksanakan dan dipatuhi oleh pelaku usaha," ujar Tb Haeru dalam keterangan resminya, Kamis (29/10/2020).

Inspeksi dilaksanakan di PT Dua Putra Perkasa dan PT Mina Jaya Wysia, di mana pemeriksaan dilakukan terhadap BBL yang ditampung di fasilitas milik kedua perusahaan tersebut.

Kesesuaian jumlah BBL yang akan diekspor tersebut juga dicek oleh aparat KKP.

Meskipun tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran pada saat sidak tersebut, TB Haeru memastikan, pengawasan terhadap tata kelola lobster akan semakin diintensifkan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran maupun kecurangan.

Baca juga: Ekspor Benih Lobster Agustus Melonjak 75 Persen, Terbanyak ke Vietnam

Hal senada juga disampaikan oleh Zaini, yang menyatakan pentingnya melihat implementasi tata niaga lobster di lapangan.

"Kami akan menelusuri ke lapangan, bagaimana implementasi tata niaga lobster ini termasuk sampai pada nelayan yang menangkap BBL," ujar Zaini.

Seperti diketahui, pemanfaatan lobster telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020.

Dengan peraturan tersebut, diharapkan pemanfaatan lobster bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan geliat usaha budidaya.

Selain itu, sekaligus menambah pendapatan negara dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi.