Pengusaha Sebut Anggaran Stimulus Indonesia Masih Kalah dengan Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani S Motik menilai anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikeluarkan pemerintah masih kecil dibandingkan dengan negara lainnya.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk keseluruhan program PEN. Program-program tersebut diantaranya, subsidi gaji, bantuan sosial, bantuan UMKM, insentif untuk dunia usaha dan lain-lainnya.

“Indonesia yang relatif kecil, orang bicara 10 persen (dari PDB), kita hanya 4 persen dan 4 persen ini termasuk paling kecil di Asia, Jepang, Malaysia, tinggi-tinggi. (Negara-negara itu) di atas 10 persen (dari PDB)," ujar Suryani dalam webinar, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Luhut: Stimulus Pariwisata Rp 1 Triliun Mulai Digelontorkan Desember

Dia memaparkan, pemerintah Jepang mengeluarkan stimulus sebesar 2,18 triliun Dollar AS atau 40 persen dari PDB. Lalu, pemerintah Malaysia mengeluarkan anggaran 68,2 miliar Dollar AS atau setara 20 persen dari PDB.

Kemudian, Singapura menganggarkan 66,6 miliar Dollar AS atau setara 19,2 persen dari PDB.

Selain masalah anggaran yang relatif kecil, lanjut Suryani, penyaluran anggaran PEN dari pemerintah juga lebih banyak dinikmati oleh BUMN ketimbang swasta.

“Dukungan untuk dunia usaha tidak berimbang antara UMKM dan BUMN juga, tidak seimbang UMKM walau kontribusi ke PDB dan lapangan kerja besar. Tapi stimulus yang diberikan relatif kecil, subsidi bunga kecil, yang diserap lebih kecil lagi,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga pertengahan Oktober 2020 sebesar Rp 344,11 triliun.

Angka tersebut setara dengan 49,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 695,2 triliun.

Bendahara Negara itu pun menilai serapan anggaran PEN tersebut sudah mengalami percepatan dalam dua bulan terakhir. Beberapa hal yang menjadi faktor percepatan realisasi anggaran diantaranya diakibatkan oleh serapan anggaran untuk insentif usaha

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) Pemulihan dan Program Kartu Prakerja.

Selain itu, ada juga program baru yang langsung segera direalisasikan, seperti Bantuan Produktif UMKM dan Subsidi Gaji.

“Penyerapan program PEN akselerasinya luar biasa dalam dua bulan terakhir, jadi dalam hal ini suatu evolusi yang sangat positif dari respon seluruh Kementerian/Lembaga dan bahkan pemerintah daerah," ujar dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR Nilai Pemerintah Perlu Melanjutkan Stimulus Ekonomi di 2021