Pemerintah Dorong Penyaluran Bansos Melalui Teknologi Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan terus mendorong segala kegiatan produktif bantuan sosial Presiden melalui teknologi digital.

"Jadi full dari layanan keuangan dari awalnya hanya kegiatan di peer to peer (P2P), tapi juga government to peer (G2P). Bukan hanya P2P, tapi G2P menjadi alat untuk mendorong financial inclusion di masyarakat," kata dia melalui diskusi virtual, Senin (9/11/2020).

Dia menuturkan, hal itu dilatarbelakangi penerima bantuan presiden (Banpres) minim yang memiliki rekening bank. 

"Khusus yang program Kartu Prakerja, karena ini program yang baru, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum bergabung dengan Prakerja, banyak penerima yang tidak memiliki rekening," ujarnya.

Baca juga: Ini Jenis-jenis Usaha yang Bisa Mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 Juta

"Kemudian, dengan dengan program ini, kita membuat memastikan mereka memiliki rekening. Ini bukan hanya Kartu Prakerja yang seperti ini. PKH juga dilakukan dengan seperti itu," imbuh dia.

Selain itu, pemerintah sejak beberapa tahun terakhir juga menggunakan teknologi finansial untuk melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel.

"Ini juga suatu perkembangan yang kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir dan sudah mulai dilakukan oleh banyak perbankan. Ini akan kita dorong terus," ujarnya.