Menaker Kebut 2 Peraturan Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah terus berupaya menyegerakan penyelesaian aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Saat ini masih menyisakan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan RPP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta satu Rancangan Perpres (Rancangan Perpres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan).

Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan sosialisasi Peraturan P3MI di Jakarta.

Baca juga: 3 Negara Buka Penempatan untuk Pekerja Migran Indonesia

"Tujuan acara ini selain untuk evaluasi atas kinerja P3MI secara periodik dan sustainable (berkelanjutan), tetapi juga sebagai sarana silaturahmi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan P3MI sebagai mitra penting Pemerintah dalam membantu program perluasan kesempatan kerja," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (9/11/2020).

Saat ini ada 324 perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Dirinya berpesan agar ratusan P3MI tersebut bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Meski memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia, saya minta semua P3MI wajib meningkatan profesionalisme dalam menjalankan roda usahanya," ujarnya.