Gandeng Perguruan Tinggi, Ini Cara Kartu Prakerja Menjaga Kualitas Pelatihan Online

KOMPAS.com – Sejak diluncurkan Maret 2020, program Kartu Prakerja menjadi kebijakan terobosan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Melalui program Kartu Prakerja, pemerintah fokus meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas angkatan kerja, termasuk para pencari kerja baru, para pekerja yang ingin beralih profesi, hingga para pekerja yang terkena pemutusan hak kerja (PHK).

Tujuannya, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, program Kartu Prakerja juga diselenggarakan untuk mengurangi gap atau celah antara kompetensi yang dimiliki pekerja dan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri.

Dalam pelaksanaannya, program Kartu Prakerja merupakan inovasi dan paradigma baru dalam pengembangan SDM unggul karena sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital.

Pasalnya, program itu mempertemukan secara langsung peserta dengan lembaga pelatihan secara online lewat platform marketplace. Mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga pemberian insentif dilakukan secara online.

Baca juga: Beragam Manfaat Kartu Prakerja, Tingkatkan Skill hingga Mendukung Pemulihan Ekonomi

Saat ini, program Kartu Prakerja bekerja sama dengan 7 platform digital dan 147 lembaga pelatihan yang menawarkan sekitar 1.534 jenis pelatihan. Kartu Prakerja juga mampu menjangkau 514 kabupaten dan kota di seluruh pelosok wilayah Indonesia dengan cepat serta dalam skala besar.

Akan tetapi, menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Rudy Salahuddin, proses pelaksanaan serbadigital itu ternyata memunculkan polemik baru di masyarakat.

“Salah satunya terkait kualitas pelaksanaan pelatihan secara online,” ucap Rudy dalam diskusi panel online bertajuk Peran Program Kartu Prakerja dalam Pembangunan SDM di Masa Pandemi, Selasa (3/11/2020).

Untuk menindaklanjuti polemik tersebut, menurut Rudy, pemerintah telah melakukan perbaikan dan pengembangan tata kelola program Kartu Prakerja dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak.

Salah satu tujuan dari perbaikan tata kelola tersebut adalah untuk memastikan kualitas pelatihan yang diselenggarakan secara online sesuai standar serta memantau pelaksanaan pelatihan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Permenko No 11 Tahun 2020 pasal 32 ayat 4 mengatur tentang pelibatan ahli oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam melakukan asesmen terhadap pelatihan yang akan masuk dan ditawarkan dalam ekosistem Kartu Prakerja.

Baca juga: Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

“Untuk memastikan bahwa pelatihan yang ditawarkan dalam ekosistem Kartu Prakerja telah memenuhi standar, manajemen pelaksana perlu melibatkan semua pihak yang kompeten termasuk institusi pendidikan,” papar Rudy.

Selain itu, imbuhnya, kerja sama dengan institusi pendidikan pun menjadi bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelatihan program Kartu Prakerja.

”Hal itu merupakan sebuah langkah yang tepat dalam mendorong penguatan tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas program Kartu Prakerja ke depan,” kata Rudy yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja.

Kerja sama dengan perguruan tinggi

Karena itulah, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), yang dilakukan di Agribusiness and Technology Park (ATP) IPB di Bogor, Selasa (3/11/2020).

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, kerja sama dengan IPB tersebut dibutuhkan karena Kartu Prakerja merupakan program yang sangat besar sehingga tidak mungkin semua hal dikerjakan sendiri.

Dalam kerja sama itu, IPB akan menyediakan tenaga ahli yang bertugas melakukan pengecekan dan evaluasi terkait kesesuaian pelatihan yang dijanjikan oleh mitra penyedia pelatihan program Kartu Prakerja.

Denni mengatakan, sebelum mitra penyedia pelatihan bergabung, pihaknya telah melakukan asesmen awal. Namun, asesmen lanjutan tetap diperlukan untuk memeriksa kesesuaian materi yang diberikan.

Baca juga: Jika Lolos Kartu Prakerja Gelombang 11, Catat Pesan Berikut Ini...

“Apakah mereka benar-benar memberikan apa dijanjikan kepada publik, silabusnya, instrukturnya, waktu, dan lain sebagainya. Meski banyak pihak yang skeptis terhadap program ini karena disajikan secara online, kami tetap bisa memberikan sesuatu yang maksimal,” kata Denni Puspa, seperti diberitakan laman ipb.ac.id.

Selain menggandeng IPB, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Indonesia, Universitas Katolik Atmajaya, dan Indonesia Mengajar.

Ketiga institusi pendidikan tinggi itu bertugas untuk melakukan asesmen terhadap program pelatihan yang diusulkan lembaga pelatihan. Asesmen ini merupakan salah satu syarat diterimanya suatu pelatihan ke dalam ekosistem Kartu Prakerja.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja telah menjangkau 5,6 juta orang peserta di seluruh Indonesia sejak awal diluncurkan. Dari total peserta itu, sebanyak 73 persen tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Namun, kata Denni, berkat pelatihan dari program Kartu Prakerja, para peserta tersebut bisa mengakses berbagai materi pelatihan bersertifikat yang telah dinilai oleh ahli.

”Selain itu, mereka juga memiliki literasi digital yang berdampak jauh lebih besar karena mereka sekarang sudah tahu dan bisa belajar kapan pun, di mana pun, dari siapa pun selama ada internet dan kemauan,” imbuh Denni.

Kerja sama yang terjalin antara program Kartu Prakerja dan perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menjaga dan memastikan mutu pelatihan tetap baik. Dengan begitu, program ini dapat menciptakan tenaga kerja dengan kompetensi dan daya saing tinggi yang dibutuhkan industri.