[POPULER DI KOMPASIANA] Tren Pembelajaran Abad 21 | Hari Toilet Sedunia | Balap Formula 1 Membosankan?

KOMPASIANA---Pandemi covid-19 membuat kita semua untuk sama-sama belajar dan sadar: bahwa perkembangan pendidikan masa kini amat pesat dan berlangsung cepat.

Pada satu sisi kita mungkin bisa tertinggal, tapi pada waktu yang tidak begitu lama, asal ada usaha lebih, kita mampu mengejar ketertinggalan itu.

Namun, ada hal yang terpenting agar bisa berjalan dengan baik, yakni penyesuaian diri. Barulah setelah itu infrastruktur yang mendungkungnya.

Karena kini dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki beragam kompetensi dan keterampilan di tengah perubahan zaman.

Selain pembahasan mengenai pendidikan di abad 21, masih ada konten terpopuler dan menarik lainnya di Kompasiana dalam sepekan:

1. Blended Learning, Tren Model Pembelajaran Abad-21

Dengan adanya pandemi covid-19, menurut Kompasianer Arief Er. Shaleh, telah terjadi tren aktualisasi bahasan publik. Pendidikan, misalnya, karena begitu terasa jauh perbedaannya.

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pilihan yang paling memungkinkan. Sebab, pola ini memberi akses kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.

"Tentu dalam tataran keterlaksanaannya akan ada pernak-pernik masalah dan gangguan teknis. Hal ini wajar, mengingat PJJ memang dipaksakan dan terpaksa harus dilakukan untuk kesinambungan layanan pendidikan," tulis Kompasianer Arief Er. Shaleh.

Inilah yang menjadi nilai positif dalam dunia pendidikan dalam bayangan Kompasianer Arief Er. Shaleh.

Meskipun, peran guru tak tergantikan, lanjutnya, sudah saatnya tidak memandang sebelah mata peran teknologi untuk menjawab tantangan dan perubahan yang ada. (Baca selengkapnya)

2. Kegaduhan Pemberian Bintang Mahaputera kepada Hakim MK

Dengan pemberian gelar Bintang Mahaputera kepada enam hakim MK aktif itu, menurut Kompasianer Budi Susilo, akan menimbulkan kesangsian atas independensinya.

Sebagai contoh kasus, Kompasianer Budi Susilo menulis, dalam proses perkara gugatan UU Omnibus Law dan UU lainnya.

"Apapun hasil keputusan MK atas pengujian UU itu, akan menimbulkan kecurigaan di kalangan pihak penggugat dan masyarakat," tulisnya.