Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Menkeu

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Optimisme November 2020

Kompas.com - 25/11/2020, 14:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BULAN Oktober yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa “The worst is over”. Hal ini disampaikannya dalam press statement secara daring terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III, dimana dampak terburuk dari Covid yang terjadi di Kuartal II sudah terlewati dan sekarang kita berada pada tahap pemulihan ekonomi nasional.

Bila diibaratkan dengan tubuh manusia, jantung dari perekonomian adalah adanya transaksi antara produsen dan konsumen. Transaksi jual beli dalam berbagai barang maupun jasa ini mempunyai dampak turunan yang luar biasa sehingga membuat perekonomian dapat berdenyut secara sehat.

Dengan adanya pandemi Covid-19, telah terjadi pengurangan secara drastis transaksi yang disebabkan berkurangnya interaksi antara pembeli dan penjual. Perekonomian menjadi terpuruk dan denyutnya menurun drastis. Di saat itulah pemerintah hadir melalui alokasi dana APBN melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Pemerintah melakukan respons terhadap pandemi dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Namun prioritas juga masih tetap terfokus pada sektor Kesehatan.

Untuk memastikan penurunan penularan Covid-19, Pemerintah terus memperkuat sistem kesehatan, mendorong testing, tracing, dan treatment (3T).

Baca juga: Sri Mulyani: The Worst is Over!

Dukungan semua pihak baik dan tentu saja dari masyarakat sangat diperlukan agar dapat mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah melalui penegakan disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Di tengah banyak kegalauan mengenai kapan berakhirnya pandemi Covid-19, berita mengenai proses penyelesaian vaksin anti virus Corona tentu memberikan harapan agar pandemi ini segera berakhir.

Saat ini paling tidak sudah ada tiga vaksin yang informasinya sudah dalam tahap penyelesaian yaitu: vaksin keluaran Pfizer dari Amerika Serikat dan Jerman dengan indikasi efektifitas pencegahan sebesar 90 persen, vaksin keluaran Moderna dengan klaim efektivitasnya hingga 94 persen dan Sinovac dengan efektifitas 90 persen.

Walaupun masih ada tantangan bagaimana distribusi, penyimpanan dan pelaksanaan vaksinasinya, namun informasi yang mendunia ini menimbulkan tambahan optimisme bagi pemulihan ekonomi nasional.

Semangat optimisme pulihnya ekonomi nasional kembali diungkapkan kembali oleh Menteri Keuangan pada 24 November 2020 saat menyampaikan konferensi pers realisasi APBN bulan Oktober 2020.

Dari data Pertumbuhan Domestik Bruto triwulan ketiga 2020 yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan triwulan sebelumnya.

Walaupun tumbuh sebesar -3,49 persen (yoy), namun angka ini meningkat dari kuartal sebelumnya yang mencapai -5,32 persen (yoy). Realisasi PDB ini lebih tinggi dari pada PDB beberapa negara antara lain: Spanyol dengan pertumbuhan -8,7 persen, Mexico -8,6 persen, Singapura -7 persen, dan Italia -4,7 persen.

Perbaikan ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi nasional yang terutama didorong oleh peran stimulus fiskal dalam menangani pandemi Covid-19 sudah pada jalur yang tepat dan membuahkan hasil.

Baca juga: Capai 44 Miliar Dollar AS, Ekonomi Digital RI Peringkat Teratas di Asia Tengara

Alokasi belanja pemerintah menjadi gerbong utama yang mendorong pertumbuhan melalui akselerasi penyerapan belanja negara yang tumbuh 15,5 persen, terutama realisasi dari program bantuan sosial dan berbagai dukungan untuk dunia usaha termasuk UMKM.

Contohnya, untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok miskin dan rentan pemerintah telah merealisasikan bantuan sosial dan subsidi dengan cara menyalurkan Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga, pemberian kartu sembako bagi 19,4 juta keluarga, pemberian kartu pekerja bagi 5,5 juta penerima dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada 7,6 juta penerima.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com