Sri Mulyani Minta Pimpinan Kementerian dan Pemda Percepat Belanja di Awal 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan telah menyelesaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021.

Presiden Joko Widodo pun telah menyerahkan DIPA dan daftar alokasi TKDD tersebut kepada setiap K/L dan pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun meminta setiap K/L dan pemerintah daerah untuk bisa segera merealisasikan anggaran di awal tahun.

Baca juga: Emas Makin Digandrungi, BSM Luncurkan Fitur Jual Beli Emas Lewat Ponsel

Harapannya, kinerja perekonomian bisa terdorong sejak awal tahun.

"Saya mengharap agar DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD 2021 dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan bisa dilaksanakan segera di awal tahun 2021," jelas Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (25/11/2020).

Di dalam APBN 2021, alokasi belanja negara tercatat mencapai Rp 2.750 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 0,4 persen jika dibandingkan dengan alokasi belanja tahun ini.

Rinciannya, belanja untuk K/L tercatat mencapai Rp 1.032 triliun, sementara untuk TKDD sebesar Rp 795,5 tirliun.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk belanja KL rinciannya digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional, memperkuat pondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif dan inovatif.

"Program prioritas untuk tahun 2021 meliputi pembangunan kawasan industri, pengembangan food Estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan transformasi digital," jelas dia.

Baca juga: Dukung Industri Halal Indonesia, Tokopedia Tebar Promo di Halal & Goodness Festival

Sementara untuk TKDD, alokasi anggaran digunakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kontrol, mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan.

"Sementara defisit fiskal pada tahun 2021 mendatang sebesar 5,7 persen dari PDB atau Rp 1006,4 triliun, lebih rendah dari APBN 2020, ini menggambarkan arah fiskal yang terukur dan bertahap walau ekspansif," jelas Sri Mulyani.

"Disiplin fiskal menjadi sangat penting untuk mengembalikan kesehatan APBN dan hanya bisa diwujudkan dengan komitmen K/L dan pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mendorong serta memulihkan perekonomian," ujar dia.