Gara-gara Covid-19, Pendapatan Asli Daerah Merosot Rp 33,88 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melaporkan, pendapatan asli daerah (PAD) hingga 31 Oktober 2020 merosot Rp 33,88 triliun atau 14,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan, pada Oktober 2020 total PAD nasional mencapai Rp 194,36 triliun. Sementara tahun lalu di periode yang sama, total PAD nasional mencapai Rp 228,24 triliun.

"Adanya pandemi Covid-19 dan kondisi belakangan ini pertambahannya cukup signifikan sehingga sebabkan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional atau daerah ini terganggu atau menurun walau pada kuartal III pertumbuhan (ekonomi) sudah mulai bangkit," ujar Prima ketika melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Pengganti Edhy Prabowo Diharapkan Tidak Berasal dari Parpol

Penurunan PAD terjadi lantaran pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk menekan angka persebaran kasus Covid-19.

Prima menjelaskan, penurunan PAD nasional tersebut terlihat dari menurunnya penerimaan pajak daerah sepertu pajak hotel yang menurut hingga 53 persen, pajak restoran sebesar 38 persen, serta pajak hiburan merosot hingga 57 persen.

"Padahal ketiga jenis pajak ini merupaan backbone dari penerimaan daerah, khususnya daerah yang punya sumber terbesar dari pariwisata," ujar Prima.

"Tidak heran kalau kita lihat, daerah yang fokusnya di pariwisata shocknya itu lebih besar dibandingkan lain selain daerah episentrum Covid-19," jelas dia.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah pun telah menyiapkan beberapa program untuk menekan dampak penurunan PAD lebih lanjut.

Baca juga: Wisata di Kawasan Konservasi, Pemerintah Terapkan Konsep 3C

Di antaranya yakni melalui program pinjaman daerah yang nilai awalnya sebesar Rp 10 triliun, sebelum akhirnya meningkat jadi Rp 20 triliun.

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) juga mengalokasikan program pinjaman daerah dengan nilai Rp 5 triliun.

Selain itu, pemerintah pusat juga mengakomodir kegiatan tahun jamak. Sebab, saat ini sudah memasuki akhir tahun dan ada kemungkinan proyek di daerah tidak dapat rampung di penutup tahun 2020.

"Kita juga akomodir kegiatan tahun jamak mengingat PEN ini sudah di kuartal III dan kuartal IV di 2020 sehingga ada kemungkinan proyek yang dilakukan tidak selesai di 2020 maka dibuka kesempatan untuk bisa diselesaikan di tahun berikutnya," jelas Prima.