Chatib Basri Sebut Pemulihan Ekonomi Masih Perlu Didorong BLT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) masih berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi Indonesia ke depannya.

Ia menjelaskan, penerapan protokol kesehatan masih akan berlanjut hingga vaksin Covid-19 terdistribusi sepenuhnya. Maka, investasi swasta pun masih belum akan pulih hingga 2021 mendatang.

Lantaran, sepanjang penerapan protokol kesehatan kapasitas ekonomi tidak bisa dimanfaatkan secara utuh. Contohnya seperti pembatasan penumpang pesawat hingga pengunjung restoran.

Baca juga: Kemenkop UKM Tengah Usulkan Perpanjangan Program BLT UMKM Rp 2,4 Juta

Hal tersebut akan membuat pengusaha mengurungkan niatnya berekspansi, sebab tak sesuai dengan skala keekonomian.

"Akibatnya pebisnis tahu kalau skala ekonomi enggak dapat, tapi cost-nya tetap sama, jadi enggak untung. Kalau seperti itu, maka mereka berpikir ngapain investasi, kalau kapasitasnya saja enggak bisa terpakai semua," ujarnya dalam webinar mengenai perekonomian pasca Covid-19, Rabu (2/12/2020).

Oleh sebab itu, yang dapat diandalkan untuk mendorong perekonomian dalam negeri adalah konsumsi rumah tangga lebih dulu ketimbang investasi.

Karena itu, pemerintah perlu mendorong penyaluran BLT bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menjaga daya beli.

Chatib mengatakan, ketika konsumsi masyarakat terdorong dengan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, maka permintaan pun meningkat. Sehingga industri akan kembali berproduksi dan mendorong datangnya investasi.

Baca juga: BLT Subsidi Gaji Belum Masuk Rekening, Lapor ke Sini

"Kalau yang di dorong konsumsi, masyarakat di kasih BLT kemudian permintaan ada, maka investasi akan naik lebih cepat. Makannya jump start-nya harus dari stimulus fiskal," jelas dia.

Ketika masyarakat kelas menengah ke bawah sudah digenjot dengan bansos dan ekonomi mulai pulih, maka insentif melalui perbankan perlu diberikan. Seperti jaminan kredit (credit guarantee), relaksasi kredit, hingga subsidi bunga kredit.

Insentif tersebut untuk mendorong bank berani menyalurkan pendanaan. Setelah aktivitas ekonomi kembali normal maka pemerintah pun bisa memberikan insentif pajak bagi perusahaan.

"Kalau sekarang diberikan tax insentif enggak ada yang ambil, perusahaan kalau rugi yah enggak bayar pajak. Jadi itu sebetulnya harusnya taruh dibelakang," kata dia.

Meski demikian, Chatib menekankan, pemerintah tetap perlu memperhatikan penanganan dari sisi kesehatan, sebab ini akan sangat berpengaruh pada aktvitas ekonomi.

"Kalau dengan kondisi seperti itu maka ekonomi Indonesia akan memiliki recovery yang kalau saya bayangkan seperti tanda centang," pungkasnya.