Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Indonesia Janjikan Lindungi 30 Persen Laut sebelum 2030

Kompas.com - 03/12/2020, 07:02 WIB
Ade Miranti Karunia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia mendukung target global untuk melindungi 30 persen laut sebelum 2030.

Dukungan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Hal ini dia sampaikan kepada 14 pemimpin negara yang mengikuti High Level Panel of Sustainable Ocean Economy (HLP SOE).

Baca juga: Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

 

Ke-14 pemimpin tersebut merupakan kepala negara yang mengelola hampir 30 juta kilometer (km) persegi perairan nasional mereka di 2025.

Tak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen terhadap 74 tindakan prioritas yang diperinci dalam laporan transformasi yang telah disepakati 14 negara anggota Panel Laut.

Rekomendasi tersebut berfokus pada lima area penting yakni kekayaan laut, kesehatan laut, keadilan laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut.

"Bersama Panel Laut, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan tindakan ini sebelum 2030 atau lebih cepat," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/12/2020).

Sementara itu, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengatakan, para pemimpin dunia ini memahami bahwa laut yang menjadi pusat kehidupan, tempat mata pencaharian dan ekonomi sedang berada dalam ancaman. Akibat tekanan dari berbagai hal seperti polusi, penangkapan ikan berlebih, dan perubahan iklim.

“Kesejahteraan manusia sangat berkaitan dengan kesehatan laut," ujar dia.

Hal senada juga dikemukakan Presiden Palau Tommy Remengesau Jr yang menyatakan, Covid-19 mengingatkan seluruh negara bahwa mereka rentan terhadap gangguan keuangan dan krisis kesehatan.

Baca juga: Mengenal Apa Itu ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut

 

Karenanya, dia menyebut laut bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

"Laut adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Kita tidak harus memilih antara perlindungan dan pemberdayaan laut; kita dapat memiliki keduanya untuk hari esok yang lebih sehat, makmur, dan adil jika kita mengelola dampak yang ditimbulkan dengan tepat," kata Tommy.

Perlu diketahui, ke-14 negara yang tergabung dalam HLP SOE diantaranya Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal, dan pimpinan bersama Panel Laut, yaitu Norwegia dan Palau. Hari ini, ke-14 negara tersebut meluncurkan laporan Transformasi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan: Visi untuk Perlindungan, Produksi Berkelanjutan, dan Kesejahteraan.

Panel Laut juga mendorong para pemimpin negara bagian pesisir dan laut di seluruh dunia untuk bergabung dalam komitmen mencapai tujuan 100 persen agar seluruh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola secara berkelanjutan sebelum 2030.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com