Cuaca Ekstrem, Nelayan Waswas

JAKARTA, KOMPAS.com - Cuaca ekstrem yang terjadi secara merata di daerah pesisir satu bulan terakhir membuat nelayan ketar-ketir.

Risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran menghantui dari datangnya cuaca ekstrem tersebut.

Belum lagi implementasi UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan masih kurang. Padahal, UU menjamin keamanan dan keselamatan bagi nelayan, serta memberikan bantuan hukum.

“Jika melihat keadaan di lapangan saat ini, terlihat minimnya strategi perencanaan dan penganggaran untuk memberi perlindungan, pengawasan, pencegahan, dan penanganan kebencanaan yang berdampak kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,” kata Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan dalam siaran pers, Senin (14/12/2020).

Baca juga: KKP dan Basarnas Evakuasi Nelayan Indonesia yang Tenggelam di Perbatasan RI-Malaysia

Dani mengungkapkan, pihaknya menerima laporan sementara dari pengurus daerah KNTI di 11 kabupaten/kota dalam 1 bulan terakhir.

Tercatat, ada sekitar 55 kapal nelayan kecil rusak di Surabaya, Semarang, Sumenep, Bangkalan, Tuban, dan Serdang Bedagai.

Puluhan rumah nelayan ataupun masyarakat pesisir juga mengalami kerusakan akibat dihantam gelombang dan angin kencang.

Di Kota Pekalongan, tanggul penahan air rusak membuat air masuk ke rumah-rumah warga selama berhari-hari. Hal ini dialami juga oleh masyarakat pesisir di Tanjungbalai, Asahan, dan Kota Medan.

"Cuaca ekstrem mengakibatkan aktivitas sektor perikanan lumpuh. Ratusan ribu nelayan kecil dilaporkan tidak bisa melaut karena gelombang tinggi dan angin kencang," sebut Dani.

Sementara di Jawa Timur seperti di Gresik, Tuban, dan Surabaya, nelayan yang memaksakan diri melaut karena kebutuhan mendesak akhirnya menimbulkan risiko keselamatan yang besar.

Di Bangkalan, nelayan KNTI melaporkan, rumpon milik nelayan hilang hanyut terbawah arus, robohnya dinding penahan ombak, kehilangan bibit mangrove, hingga korban jiwa akibat terseret arus.

Dampak lain juga dirasakan oleh pembudidaya ikan di Indramayu, sekitar 200 hektar areal tambak ikan pembudidaya tenggelam oleh rob dan hujan ekstrem, pun demikian dengan aktivitas petambak garam.

"Kondisi ini merupakan kejadian rutin yang cenderung terus memburuk dampaknya bagi nelayan dan pembudidaya dari tahun ke tahun. Tetapi sayangnya, kejadian luar biasa ini tidak melahirkan tindakan luar biasa dari pemerintah," tukas Dani.

Desakan KNTI

Banyaknya permasalahan di masyarakat pesisir karena cuaca ekstrem ini, KNTI mendesak agar pemerintah pusat dan daerah menyusun strategi yang komprehensif, terutama daerah yang memiliki wilayah pesisir.

Strategi itu termasuk menyediakan payung hukum yang kuat untuk membuat skema adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya bagi nelayan dan pembudidaya.

“Mengingat dampaknya yang semakin memburuk, langkah-langkah cepat juga perlu diambil segera untuk mengatasi kedaruratan akibat dampak cuaca ekstrem yang dialami oleh nelayan dan masyarakat pesisir saat ini,” pungkasnya.

Baca juga: Omnibus Law Langgengkan Nelayan Besar hingga Reklamasi Teluk Jakarta? Ini Kata KKP