Hoaks Menyebar 6 Kali Lebih Cepat di Era Digital, Ini yang Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rahman mengatakan di era digital saat ini penyebaran informasi yang tidak benar sering sekali terjadi.

Dia menyebutkan, informasi yang tidak benar yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebar enam kali lebih cepat.

"Penyebarannya informasi yang tidak benar itu prosesnya bisa mencapai 6 kali lipat lebih cepat dan jumlahnya mencapai 10 sampai 20 kali lebih banyak daripada informasi yang benar. Inilah yang harus kita pertimbangkan di era digital ini," ujar Fadjroel dalam diskusi Komunikasi Publik Membangun Optimisme Indonesia 2021 yang disiarkan secara virtual, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Stafsus Menteri BUMN Minta Pembuat dan Penyebar Hoaks Sprindik Erick Thohir Diproses

Oleh sebab itu, lanjut Fadjroel, pemerintah saat ini tengah menyiapkan beberapa strategi agar Indonesia bisa "waras digital" dan bisa meminimalisir dari menyebarnya informasi yang tidak benar.

Strategi pertama, yakni dengan mendorong kewarasan digital melalui narasi-narasi yang baik.

Menurut Fadjroel, narasi-narasi yang baik harus ditingkatkan terus agar kesalahan alur informasi atau miskomunikasi bisa diminimalisir.

"Lalu yang kedua adalah mendorong masyarakat untuk bercerita di dunia digital. Kontra narasi terhadap informasi yang tidak benar harus dihentikan," ucap dia.

Ketiga, meningkatkan volume serta kecepatan dari berita-berita baik.

Baca juga: Serikat Buruh Bantah Demo Tolak UU Cipta Kerja karena Termakan Hoaks

"Karena proses pengirimannya juga cepat, kita juga harus bisa lebih cepat mencegahnya daripada proses penyebarannya. Lebih bagus mencegah daripada mengobati, sebelum terlambat," kata Fadroel.

Keempat, mendorong sebanyak mungkin cerita-cerita dari perempuan untuk menangkal ketakutan dan kebohongan yang senantiasa dikreasi dan disebarkan sebagai misinformasi ataupun disinformasi.

Kelima adalah melakukan analisis serta menerapkan metodologi jejaring sosial dan vitalitas dalam setiap kajian komunikasi publik yang dilakukan.

Fadroel menegaskan, kelima hal ini harus dilakukan bersama-sama dan tidak boleh sendirian.

Pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerja sama untuk meminimalisir menyebarnya arus informasi yang tidak benar. 

"Informasi pada dasarnya adalah bersifat daur ulang yang dipublikasikan secara berulang-ulang. Jadi agar Indonesia bisa menuju waras digital saya kira harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga harus ikut membantu," ucap Fadjroel.