Soal Dugaan Korupsi di Asabri, Erick Thohir Koordinasi dengan Kejagung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Kejaksaan Agung pada Selasa (22/12/2020) pagi.

Dia datang untuk berkoordinasi terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Asabri (Persero).

“Tentu sesuai dengan tugas kami, di mana kami harus terus memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan BUMN dan salah satunya ya memang Asabri,” ujar Erick usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca juga: Sri Mulyani dan Erick Thohir Buka Rekrutmen untuk Dewan Pengawas LPI

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga ada potensi kerugian sebesar Rp 17 triliun dari kasus ini.

Menurut Erick, kasus ini ada keterkaitannya dengan perkara korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Nah tentu hari ini kita fokus Asabri dulu karena saya rasa alhamdulillah Jiwasraya sudah putus dan kita lihat juga Asabri ada keterkaitan, makanya kita juga koordinasi kepada Kejaksaaan,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Pendiri Mahaka Group ini menjelaskan, dugaan kasus korupsi ini terjadi sebelum direksi Asabri yang baru.

“Tentu hasil audit BPKP yang sudah ada tentu sebelum direksi yang baru, tapi seperti yang disampaikan Jaksa Agung yang penting kita juga memetakan daripada korupsi ini dan aset-asetnya karena tetap kita juga harus menjaga kesinambungan dengan berjalannya Asabri harus kita jaga,” ungkap Erick.

Baca juga: Asabri Permudah Pensiunan TNI dan Polri di NTT untuk Klaim Pembayaran Pensiun

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menambahkan, calon tersangka dalam kasus ini hampir sama dengan tersangka kasus korupsi Jiwasraya.

Namun, dia menolak menyebut nama-nama calon tersangka dalam kasus ini.

“Calon tersangka hampir sama Jiwasraya dan Asabri. Kerugian Rp 17 triliun lebih banyak sedikit dari Jiwasraya. (Calon tersangka) dari direksi pasti ada, dan swasta,” ujar Burhanuddin.

Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Hal ini dilakukan setelah BPK menemukan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp 16,7 triliun.

Perhitungan kerugian tersebut berasal dari kesalahan penempatan investasi Asabri pada dua instrumen investasi yakni saham dan reksadana.

Baca juga: Erick Thohir Tunjuk Anak Buah Prabowo Jadi Wakil Komisaris Utama Asabri

Terdapat kerugian investasi reksadana sekitar Rp 6,7 triliun, sedangkan saham Rp 9,7 triliun. Diperkirakan potensi kerugian berpeluang bertambah berdasarkan perkembangan audit.

Atas potensi kerugian tersebut, BPK tengah melakukan audit investigasi yang akan dilakukan selama dua bulan.

Anggota II BPK Pius Lustrilanang menjelaskan, tujuan audit ini untuk menghitung berapa jumlah kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan dana di Asabri.

“Selain itu, bertujuan untuk menemukan kecurangan yang nanti akan digunakan (hasil audit BPK) dan kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” kata Pius kepada Kontan.co.id, Jumat (17/1/2020).