Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Anggaran untuk Vaksin Covid-19 Diperkirakan Hingga Rp 73 Triliun

Kompas.com - 24/12/2020, 18:42 WIB
Mutia Fauzia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan hingga distribusi vaksin di dalam negeri di kisaran Rp 63 triliun hingga Rp 73 triliun.

Dia menjelaskan, jumlah tersebut di luar anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 169,7 triliun pada tahun 2021 mendatang.

"Pada tahun 2021 anggaran pemerintah juga cukup besar dan pemerintah menganggarkan untuk baksinasi yang tentu dari pembahasan itu kisarannya antara Rp 63 triliun sampai Rp 73 triliun," jelas Airlangga dalam paparan Outlook 2021: Wajah Indonesia Setelah BNPB di laman Youtube BNPB Indonesia, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Demi Gratiskan Vaksin, Sri Mulyani Anggarkan Duit APBN Rp 54,4 Triliun

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan pengadaan vaksin dari berbagai produsen vaksin Covid-19 di dunia.

Vaksin dari Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis yang telah tiba pada awal Desember lalu akan didistribusikan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization.

"Sekarang pemerintah sedang menyiapkan detilnya sambil menunggu izin yang diberikan BPOM, untuk emergency use authorization," ujar Airlangga.

"Dan dalam hari-hari ini BPOM akan mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BRazil dan kita akan melengkapi data chemical trial pertama dan kedua dari Sinovac," jelas dia.

Selain itu, pada Januari 2021 akan tiba kembali sebanyak 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac.

Baca juga: Biaya Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah, Begini Hitung-hitungan Sri Mulyani

Kemudian, ada pula vaksin dalam bentuk bahan baku yang bakal diproduksi di dalam negeri sebanyak 15 juta dosis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah telah mengantongi dana untuk cadangan vaksin sebesar Rp 18 triliun.

Sementara di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 99,5 triliun, sebanyak Rp 36,4 triliun tidak terserap.

Jumlah tersebut nantinya akan digunakan untuk vaksinasi.

Sehingga secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk vaksinasi tahun depan sebesar Rp 54,4 triliun.

Baca juga: BI Harap Sisa Dana Tanggung Renteng Digunakan untuk Beli Vaksin Covid-19

"Itu yang akan kita cadangkan untuk vaksinasi tahun depan," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Sebab, Presiden menginstruksikan agar setiap K/L memprioritaskan anggaran mereka untuk pelaksanaan Covid-19 dan dialihkan untuk anggaran vaksin. 

"Namun dalam pelaksanaannya akan sangat hati-hati akrena kita tidak ingin K/L mengalami disrupsi atau gangguan dalam belanja. Karena itu akan mempengaruhi momentum pemulihan. Kalau melihat perkembangan ekonomi saat ini terlihat ketergantungan terhadap belanja pemerintah masih sangat tinggi, jadi harus melakukannya dengan sangat hati-hati," jelas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Desak Pemerintah Berantas Impor Ilegal, Termasuk Jastip

Pengusaha Desak Pemerintah Berantas Impor Ilegal, Termasuk Jastip

Whats New
Bank BPR Usaha Rakyat: Inovasi Jadi Fondasi Perbankan untuk Dukung dan Tingkatkan Daya Saing UMKM

Bank BPR Usaha Rakyat: Inovasi Jadi Fondasi Perbankan untuk Dukung dan Tingkatkan Daya Saing UMKM

Rilis
Pasar Smartphone Kembali Menggeliat, Home Credit Tebar Promo Samsung

Pasar Smartphone Kembali Menggeliat, Home Credit Tebar Promo Samsung

Spend Smart
OJK Turut 'Pelototi' Pembiayaan Bermasalah di LPEI

OJK Turut "Pelototi" Pembiayaan Bermasalah di LPEI

Whats New
Menaker Sebut BLK Komunitas Jadi Upaya untuk Tingkatkan Kompetensi SDM

Menaker Sebut BLK Komunitas Jadi Upaya untuk Tingkatkan Kompetensi SDM

Whats New
Perusahaan Vietnam Studi Banding ke Pupuk Kaltim, Ingin Kembangkan Industri Pupuk

Perusahaan Vietnam Studi Banding ke Pupuk Kaltim, Ingin Kembangkan Industri Pupuk

Whats New
Tingkatkan Kompetensi SDM Tanah Air, Wapres dan Menaker Resmikan 525 BLK Komunitas Baru

Tingkatkan Kompetensi SDM Tanah Air, Wapres dan Menaker Resmikan 525 BLK Komunitas Baru

Whats New
Erick Thohir Bakal Lebur 7 BUMN Karya Jadi 3

Erick Thohir Bakal Lebur 7 BUMN Karya Jadi 3

Whats New
OJK: Transaksi di Bursa Karbon Masih Kecil

OJK: Transaksi di Bursa Karbon Masih Kecil

Whats New
Resmikan 3 Gedung BBPVP Bandung, Menaker Ida: Ini Langkah Proaktif Membangun Potensi Bandung

Resmikan 3 Gedung BBPVP Bandung, Menaker Ida: Ini Langkah Proaktif Membangun Potensi Bandung

Whats New
Tren Penggunaan Uang Tunai Menurun, Digantikan Transaksi Nontunai

Tren Penggunaan Uang Tunai Menurun, Digantikan Transaksi Nontunai

Whats New
Gelar Job Fair Virtual 2024, Kemenaker Harap Kirim Lebih Banyak Pekerja ke Jepang

Gelar Job Fair Virtual 2024, Kemenaker Harap Kirim Lebih Banyak Pekerja ke Jepang

Whats New
Jadwal dan Tempat Penukaran Uang di BCA selama Ramadhan dan Lebaran 2024

Jadwal dan Tempat Penukaran Uang di BCA selama Ramadhan dan Lebaran 2024

Whats New
Serikat Pekerja Minta Kemenaker Beri Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar THR Sesuai Aturan

Serikat Pekerja Minta Kemenaker Beri Sanksi Perusahaan yang Tak Bayar THR Sesuai Aturan

Whats New
Menaker Harap Aplikasi e-Court MA Permudah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Menaker Harap Aplikasi e-Court MA Permudah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com