Muhammadiyah Belum Bahas Apapun soal Pendirian Bank Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu mengenai pendirian Bank Syariah Muhammadiyah masih beredar. Isu mulai bergulir setelah ormas terbesar kedua di Indonesia itu berencana menarik dananya di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Adapun BSI merupakan bank hasil merger (penggabungan) dari 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BRISyariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kembali menegaskan, Pengurus Pusat (PP) belum membahas apapun soal pembentukan bank syariah yang merepresentasikan Muhammadiyah.

Baca juga: Sri Mulyani: Di Tengah Krisis, Kinerja Perbankan Syariah Justru Stabil

"Muhammadiyah belum melakukan pembahasan terkait pendirian Bank Syariah Muhammadiyah. Belum ada pembahasan apapun di PP Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti kepada Kompas.com, Selasa (29/12/2020).

Dia kembali menegaskan, survei yang dilakukan oleh Tim 20 Inisiator Bank Syariah Muhammadiyah bukan atas nama organisasi Muhammadiyah.

Adapun survei tersebut menyimpulkan, 90 persen warga persyarikatan ingin agar Muhammadiyah memiliki bank syariah sendiri, yaitu Bank Syariah Muhammadiyah.

Pembentukan bank itu dapat diwujudkan sehingga dana amal usaha dan Persyarikatan yang ditempatkan di BSI bisa ditarik.

"Yang berkembang adalah wacana pribadi, yang bukan representasi organisasi," sebut Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, wacana pendirian Bank Syariah Muhammadiyah juga dibantah oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto.

Baca juga: Apakah Bank Syariah Ikut Menanggung Rugi dalam Skema Bagi Hasil?

Dia menyebut, organisasinya tidak mengadakan dan tidak menugaskan baik majelis, lembaga, maupun individu untuk mengadakan survei tentang pendirian Bank Syariah.

Menurut Agung, sikap dan pandangan resmi PP Muhammadiyah mewakili resmi persyarikatan adalah apa yang telah dipublikasikan melalui Pernyataan PP Muhammadiyah.

Sementara terkait penarikan dana, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan akan menerbitkan petunjuk teknis dalam waktu dekat.

"Kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan Persyarikatan di semua tingkat hendaknya mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," imbau Haedar.