Kritik Istilah "Gas dan Rem" untuk Pembatasan Aktivitas, Faisal Basri: Nyawa Manusia Jangan Coba-Coba

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Indef Faisal Basri meminta kepada pemerintah untuk tidak menggunakan istilah gas dan rem selama menangani angka kasus terinfeksi virus corona (Covid-19).

Hal ini menyinggung keputusan pemerintah yang memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat di kawasan Jawa dan Bali selama dua pekan.

"Mohon dengan sangat jangan lagi pakai istilah gas dan rem. Nyawa manusia jangan dijadikan trial and error alias coba-coba," kicau Faisal melalui akun Twitter resmi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Ada Pembatasan Aktivitas, ASN yang Layani Masyarakat Tetap Bekerja di Kantor

Menurut Faisal, keputusan dadakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19 disebabkan ketidakakuratan data penyebaran kasus tersebut.

"Penyebaran Covid-19 bisa diprediksi dengan keakurasian tinggi kalau datanya kredibel. Jadi tak perlu gas dan rem, apalagi dilakukan mendadak. Akibatnya, ongkos ekonominya pun sedikit tinggi," ujar dia.

Mohon dengan sangat jangan lagi pakai istilah gas dan rem. Nyawa manusia jangan dijadikan trial and error alias coba-coba.

— Faisal Basri (@FaisalBasri) January 6, 2021

Menurut Faisal, jika data angka kasus Covid-19 telah terukur atau sinkron maka tak ada lagi kebijakan yang mendadak.

Ia menilai istilah gas dan rem menunjukkan penanganan Covid-19 tidak terencana dengan baik.

"Jika berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat/kredibel, segala langkah niscaya terukur. Gas dan rem itu cerminan ugal-ugalan dan miskin perencanaan," kata dia.

Baca juga: Pembatasan Sosial Jawa-Bali Diperketat, Sri Mulyani: Gas dan Rem Sangat Penting

Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto sebelumnya memutuskan memperketat pembatasan sosial di kawasan Jawa dan Bali.

Pembatasan tersebut diberlakukan mulai 11-25 Januari mendatang.

Airlangga menjelaskan bahwa pembatasan tersebut dilakukan lantaran terjadi peningkatan penambahan kasus per minggu pada bulan Januari ini.