Kiat Pemerintah agar Vaksin Corona Tak Dikorupsi Oknum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya telah menyiapkan kode di setiap dosis vaksin Covid-19. Hal ini guna memastikan vaksin disuntikan ke orang yang tepat.

"Kementerian BUMN menyiapkan sistem salah satunya bagaimana di vaksin itu ada barcode-nya, jadi sampai mobil itu bisa dipantau sehingga sampai ke provinsi dengan baik," kata Erick Thohir dilansir dari Antara, Santu (9/1/2021).

"Kami berharap setelah sampai ke provinsi juga hingga ke daerah terpencil terjaga baik," kata Erick Thohir lagi.

Menurut dia, program vaksinasi nasional sekaligus dipakai pemerintah untuk memperbaiki database kependudukan.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Tak Mau Terus Bergantung Vaksin Impor

"Dan Alhamdulillah ini kesempatan bagi bangsa kita, kapan lagi memperbaiki sistem database kita yang selama ini terpencar-pencar jadi bisa dikumpulkan karena harus vaksinasi," tambah Erick Thohir.

Basis data tersebut, menurut Erick Thohir, juga akan didasarkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kementerian Dalam Negeri karena pelaksanaan vaksinasi tidak hanya sekali.

"Tahun depan kan harus divaksin lagi, jadi suka atau tidak suka maka data akan terkumpul. Kami sangat terbuka dan transparan dan kapan lagi punya data sangat transparan," ucap Erick Thohir.

"KPK menyambut baik hal ini dan mendampingi program pembentukan satu data walau pemain utamanya tetap Pak Menkes dan Kementerian BUMN mendukung dan juga Mendagri," tambah dia.

Baca juga: RI Impor 329 Juta Vaksin Corona, Ini Detailnya Berdasarkan Negara Asal

Senada dengan Erick Thohir, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan dengan barcode tersebut, vaksin dapat dicegah untuk tidak disuntikkan ke orang yang belum seharusnya disuntik.

"Kita dibantu Pak Menteri BUMN, semua viral vaksin ada barcode untuk dealing dengan siapa yang disuntik, jadi one by one ketahuan," ujar dia.

"Tetesan-tetesan vaksin yang mungkin tadinya mau dipakai jadi tetesan nafkah para koruptor mudah-mudahan bisa dikurangi karena semua sudah terintegrasi lewat IT sejak awal pemaketan kita bisa track barangnya ke mana," kata dia lagi.

Vaksinasi direncanakan akan dilakukan terhadap 182 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Pemerintah Miliki Anggaran untuk Vaksin Gratis

Rinciannya gelombang pertama vaksinasi dilakukan pada Januari-April 2021 dengan rincian vaksinasi untuk 1,3 juta orang petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang.

Selanjutnya pada gelombang II pada April 2021-Maret 2022 yaitu 63,9 juta masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan sebanyak 77,4 juta bagi masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.

Pemerintah diketahui sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari berbagai produsen.

Pertama dari perusahaan farmasi China Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, kedua dari pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebesar 50 juta dosis.

Ketiga dari kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebesar 50 juta dosis, keempat dari pabrikan Inggris AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis, dan kelima perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech sebesar 50 juta.

Baca juga: Dorong Pemerintah Izinkan Swasta Impor Vaksin Covid-19, Hotman: Terlalu Berat kalau Dikasih Gratis Semua