2021, Pemerintah Biayai 847 Proyek Infrastruktur dengan Surat Utang Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan pada tahun 2021 ini pemerintah akan membiayai 847 proyek dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Luky menjelaskan, nilai pembiayaan yang dialokasikan sebesar Rp 27,57 triliun untuk 11 kementerian/lembaga (K/L) di 34 provinsi.

"Untuk tahun 2021 ini kalau proyek infrastruktur SBSN adalah sebesar Rp 27,57 triliun dengan jumlah proyek mencapai 847 proyek yang tersebar di 11 kementerian/lembaga dan 34 provinsi," ujar dalam forum kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Kemendag Patok Harga Daging Sapi Paling Mahal Rp 130.000 Per Kg

Luky menjelaskan, sebesar Rp 9,18 triliun dari total alokasi tersebut merupakan proyek SBSN tahun 2020 yang direlaksasi ke tahun 2021. Adapun alokasi terbesar pada asektor transportasi, terutama karena ada penugasan kepada Kementerian PUPR dan Kemenhub untuk menguatkan konektivitas dan dukungan logistik di tahun ini.

Sementara pada tahun 2020 lalu, dari rencana awal pembiayaan proyek infrastruktur yang sebesar Rp 27,35 triliun, berubah menjadi Rp 23,29 triliun. Hal itu seiring dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19.

"Seiring dengan adanya kebijakan refocussing anggaran akibat dampak pandemi berdampak juga adanya K/L yang mengusulkan pemotongan alokasi proyek SBSN 2020," kata Luky.

"Sehingga nilai pembiayaan proyek SBSN 2020 yang awalnya adalah Rp 27,35 triliun berubah menjadi Rp 18,16 triliun atau Rp 23,29 triliun jika ditambahkan alokasi luncuran dan lanjutan ke proyek SBSN 2019," jelas dia.

Baca juga: Mau Main Saham Pakai Margin Trading, Pahami Mekanisnmenya Supaya Tidak Terjebak Kerugian

Adapun berikut rincian dari setiap proyek dengan pembiayaan SBSN yang bakal dijalankan tahun ini:

1. 40 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 5,66 triliun.

2. 148 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR senilai Rp 10,53 triliun.

3. 69 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan Irigasi dan drainase utama perkotaan pada Ditjen SDA Kementerian PUPR senilai Rp 4,23 trillun.

4. 8 proyek embarkasi haji dan 42 proyek pusat pelayanan haji terpadu di Ditjen PHU Kementerian Agama senilai Rp 382 miliar.

5. 11 pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 269 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama senilai Rp 2,78 triliun.

6. 135 proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama senilai Rp 200 miliar.

7. 3 proyek pembangunan taman nasional, 1 pembangunan laboratorium lapangan, dan 1 pembangunan SMK Kehutanan di Kementerian LHK senilai Rp 181,89 miliar.