Dorong Produksi Dalam Negeri, DPR Usul Importir Kedelai Bina Petani Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI meminta importir turut berperan dalam upaya meningkatkan produksi kedelai lokal.

Salah satunya dengan membina petani melalui penyediaan bibit atau pupuk.

"Usulan pada pemerintah untuk tata kelola komoditas kedelai, misalnya mewajibkan importir untuk membantu penyediaan bibit atau pupuk," ujar Ketua Komisi IV Sudin dari fraksi PDIP dalam rapat dengar pendapat bersama Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Menurut Kementan Ini Penyebab Petani Enggan Menanam Kedelai

Menurut Sudin, hal ini diperlukan untuk mendorong produksi lokal dan mengurangi ketergantungan Indonesia dari kedelai impor.

Mengingat 90 persen pasokan kedelai dalam negeri dipenuhi dengan impor.

Oleh sebab itu, para importir yang telah mendapatkan izin impor kedelai diminta untuk bermitra dengan petani lokal, serta melakukan pembinaan untuk tanaman kedelai.

"Bagaimana pun kita ini Indonesia, tumbuhkan jiwa nasionalis. Saya maunya kita jangan tergantung impor, kasihan, masak semuanya impor," ungkap dia.

Meski demikian, Sudin menekankan, jika nantinya usulan tersebut disetujui pemerintah, para importir diminta serius menjalankan, tidak malah mengakalinya.

Baca juga: Kementan Targetkan Produksi Kedelai Lokal Capai 500.000 Ton

Ia memberi contoh, komoditas beras ketan yang importir diwajibkan untuk menyerap dari petani lokal.

Menurutnya, banyak importir yang berbuat curang untuk bisa mendapatkan izin impor dari pemerintah.

"Dulu setiap importir beras ketan wajib menyerap ketan lokal. Wah berebutan mereka, datang ke Lumajang, Jawa Timur, (untuk dapat) sepotong surat bahwa dia sudah menyerap beras ketan lokal, bekerja sama dengan Gapoktan. Kemudian (surat) ini dibawa ke Kemendag dan Kementan untuk meminta izin impor beras ketan," kata Sudin.

Belajar dari pengalaman itu, ia menegaskan, untuk importir tidak melakukan hal serupa hanya untuk mendapatkan izin impor, namun tak berupaya membantu produksi kedelai lokal.

"Saya enggak mau ada akal-akalan begitu, jadi tolong dibantu pemerintah," pungkas Sudin.