Soal Modal Inti Bank Rp 3 Triliun, OJK: Kalau Tidak Bisa, Undang Investor

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan bank memenuhi ketentuan modal minimum Rp 3 triliun di tahun 2022.

Hal itu diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Ketentuan peningkatan Modal Inti Minimum (MIM) ini dirilis agar lebih relevan untuk peningkatan skala dan daya saing perbankan.

Sebab, pada aturan lama, modal inti minimum hanya Rp 100 miliar.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta perbankan menyiapkan ancang-ancang atau rencana dari awal agar dapat memenuhi modal tersebut.

Baca juga: OJK Usul Spin Off Bank Syariah Tak Wajib Dilakukan

Namun, jika tidak bisa, perbankan disarankan untuk mencari investor. 

"Kita minta plan dari awal. Apabila plan-nya tidak bisa, kita preemptive untuk mengundang investor untuk mencari partner," kata Wimboh dalam diskusi publik Akselerasi Pemulihan Ekonomi secara virtual, Selasa (26/1/2021).

Wimboh menuturkan, mengundang investor bertujuan agar bank tidak kesulitan mencari modal tambahan.

Di sisi lain, penguatan modal diperlukan mengingat kompetisi di industri perbankan cukup ketat seiring dengan hadirnya teknologi.

Adapun perbankan yang melakukan merger (penggabungan) sepanjang 2020 lalu bertujuan untuk memenuhi modal inti tersebut.

Baca juga: OJK: Jika Ingin Saingi BSI, Bank Syariah Lain Harus Perkuat Modal

"Kemarin ada 4 bank merger, dalam rangka itu (pemenuhan modal). Apabila bisa memenuhi (modal) sendiri, ya silakan," ucap Wimboh.

Selain itu, akuisisi bertujuan untuk membuat pelayanan kepada nasabah semakin maksimal.

Perbankan dituntut kompetitif untuk menciptakan berbagai servis konsumer secara digital yang bisa diakses hanya melalui telepon genggam.

Perbankan yang tidak inovatif, tentu akan ditinggalkan nasabah.

Bukan hanya produk deposit dan tabungan, permintaan kredit di bank tersebut berpotensi berkurang.

Baca juga: Ketua OJK: Keuangan Syariah Lebih Baik dari Konvensional...