Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbahul Munir Jalani Uji Kelayakan Dewas BPJS Kesehatan, Ini yang Disoroti DPR

Kompas.com - 26/01/2021, 17:20 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Saleh Partaonan Daulay menyoroti beberapa hal saat Misbahul Munir menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon dewas BPJS Kesehatan periode 2021-2026 pada Selasa (26/1/2021). Salah satunya terkait kinerja.

Sebelumnya, Misbahul Munir menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan periode 2016-2021.

"Pak Misbahul ini kan orang lama (di BPJS Kesehatan) jadi pertanyaannya jangan yang biasa-biasa saja. Pertanyaannya harus yang luar biasa. Selama bapak menjadi Dewas BPJS Kesehatan sudah berapa nasehat yang bapak berikan dan sudah berapa yang berhasil?," ujar Saleh.

"Yang berhasil itu apa, yang membuat kami bangga sehingga BPJS Kesehatan itu lebih baik? Nanti tolong dibuktikan secara faktual bukan teoritis," sambungnya.

Baca juga: Rupiah Ditutup Melemah, Perpanjangan PSBB DKI Dinilai Jadi Penyebab

Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Anggota Komisi IX Sri Meliyana mengenai kinerja Misbahul.

"Bagaimana bapak mengevaluasi kinerja dewas selama 5 tahun ini? Kira-kira kurang dan kelebihannya di mana?," kata politikus dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Misbahul menjelaskan saat awal menjadi Dewas BPJS Kesehatan, ia kerap menemui banyak kesulitan. Mulai dari tenaga pengawas yang minim hingga terbatasnya anggaran di dewan pengawas.

"Karena waktu awal kami masuk bertujuh, mengawasi seluruh Indonesia, kita memiliki tenaga ahli empat, administrasi tiga. Jadi, kita butuh sistem, butuh SDM, butuh anggaran itu kewenangannya ada di direksi. Jadi, ketika kita mengusulkan sesuatu, butuh dialog, perlu makan waktu. Sama seperti ketika kita mengusulkan segera agar pedoman tata kelola itu diperbaiki," papar dia.

Selain itu, Misbahul juga mengatakan sudah mengusulkan perbaikan pedoman tata kelola BPJS Kesehatan sejak dari dua tahun lalu lewat peraturan pesiden.

Namun kata dia, perbaikan pedoman tata kelola tersebut membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

"Dan alhamdulillah, akhir Desember (2020) perpres pedoman tata kelola itu sudah ditandatangani. Harapan saya ini bisa menjadi dasar perbaikan ke depan," ucap Misbahul.

Baca juga: Erick Thohir Berhentikan Dua Direksi PT KAI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com