Soroti Kinerja TKDD Papua, Sri Mulyani: Anggaran Terbesar, Capaian Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan capaian pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat yang cenderung rendah bila dibandingkan dengan wilayah lain.

Padahal, anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) kedua wilayah tersebut merupakan yang terbesar bila dibanding provinsi lain.

Bahkan, jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Kelemahan Tata Kelola Keuangan Papua dan Papua Barat

Ditambah lagi, pemerintah juga mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana otonomi khusus (otsus) dan dana infrastruktur untuk Papua.

Bila dilihat dari TKDD per kapita, atau per kepala keluarga di Papua, maka untuk Provinsi Papua Barat besarannya yakni Rp 14,7 juta.

Sementara untuk Provinsi Papua sebesar Rp 10,2 juta per kepala setiap tahun.

“Rata-rata nasional hanya Rp 3 juta per kepala. Ini gambarkan bahwa Papua dapatkan pemihakan yang cukup signifikan dibandingkan provinsi lainnya,” kata Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (26/1/2021).

Sri Mulyani merinci, untuk provinsi lain di Timur Indonesia, seperti Maluku hanya mendapatkan Rp 7,1 juta dan NTT Rp 4,2 juta per kepala.

Baca juga: Komoditas Apa yang Paling Banyak Diekspor dari Tanah Papua?

Sementara untu Aceh besaran TKDD yang diterima Rp 6,4 juta dan Kalimantan Timur Rp 4,9 juta per kepala.

Tingginya TKDD tersebut nyatanya tidak sesuai dengan capaian yang diharapkan. Sehingga gap antara Papua dan daerah lainnya masih tinggi.

Hasil yang tidak memuaskan pertama bisa terlihat dari pendidikan di Papua, masih banyak anak yang buta huruf.

“Dari kesenjanggan tingkat buta huruf dan angka partisipan murid berapa banyak anak anak usia sekolah harusnya bersekolah. Kita lihat selama 10 tahun terakhir memang terjadi kemajuan, namun gap masih sangat tinggi. Tingkat buta huruf di Papua tahun 2011 36 persen dibandingkan rata rata nasional sekitar tujuh persen hingga delapan persen,” jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Selatan Papua Jadi Rute Angkutan Barang Tol Laut

Untuk Papua Barat, tingkat buta huruf masih sedikit lebih baik dari rata-rata nasional.

Namun demikian, di wilayah tersebut angka partisipasi sekolah untuk anak usia sekolah tak mengalami pertumbuhan sejak tahun 2014.

Tingkat partisipasi anak sekolah hanya 79,3 persen.

Dari sisi tingkat harapan hidup pun di Papua cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Baca juga: Pertamina Heran Minyak Tanah di Papua dan Maluku Selalu Langka Setiap Awal Tahun

"Tingkat harapan hidup di Papua, ada 64 tahun tahun 2010 bandingkan rata rata nasional 70 tahun. Artinya jika orang harapan hidupnya makin panjang itu berarti realtif lebih baik kondisi kualitas SDM bahkan di kaltim capai 73 tahun," jelas Sri Mulyani.

"Dan sepanjang satu dekade terjadi improvement atau perbaikan. Kalau nasional dari 70 tahun mendekati 72 tahun, Papua juga alami perbaikan dari 64 tahun menjadi mendekati 66 tahun," ujar dia.