Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon petahana Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Aditya Warman mengklarifikasi pernyataannya soal dugaan nepotisme di tubuh BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut ia sampaikan kepada jajaran Komisi IX DPR RI saat mengikuti fit and proper test calon Dewas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR, Jakarta.

Aditya mengatakan, saat itu ia tengah menerangkan mengenai saran, nasihat, dan pertimbangan Dewas BPJS Ketenagakerjaan mengenai masalah di internal.

Baca juga: Calon Petahana Ungkap Dugaan Nepotisme di Internal BPJS Ketenagakerjaan

"Saya sedang menerangkan SNP (saran, nasihat, dan pertimbangan) ke Komisi IX. Tugasnya Dewas itu melakukan review, melakukan kajian agar tidak terjadi nepotisme," ujar Aditya kepada Kompas.com, Kamis (28/1/2021).

Aditya menjelaskan perihal perlunya kajian atas sebuah kebijakan publik untuk menghindari nepotisme di tubuh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Dia mengatakan, untuk menghindari nepotisme, solusinya adalah membangun konsep SDM unggul dengan menjaga prosedur rotasi secara fair.

"Tentunya Dewas dalam melakukan pengawasan dengan cara melakukan kajian yang berdampak kepada governance. Upaya ini dilakukan dalam rangka membangun sebuah kajian pengelolaan SDM atau operational excelent di BP Jamsostek," kata Aditya.

"Dan juga dalam rangka meningkatkan pengelolaan SDM berbasis kajian akademis," sambungnya.

Baca juga: Jaksa Agung: Tak Ada Hubungannya Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dengan Jiwasraya

Selama lima tahun terakhir menduduki posisi Dewas di BPJS Ketenagakerjaan, ia melakukan kajian dalam rangka mendukung atas saran, nasihat, dan pertimbangan Dewas.

"Kajian ini sebagai langkah menjaga governance untuk tetap sejalan dengan transparancy dan fairness. Guna untuk mendukung manajamen lebih profesional dan secara substansial lebih mengarah kepada kepastian, rotasi mutasi dan promosi lebih efektif. Harapannya pengelolaan human capital yang sudah berjalan dengan baik, akan selalu baik ke depannya" ujar Aditya.

Menurut Aditya, kajian ini dilakukan karena BPJS Ketenagakerjaan diharapkan tetap mempertahankan penghargaan good governance dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya adalah projek pengelolaan mutasi, rotasi serta memberi kesempatan bagi talenta-talenta yang ada di daerah untuk berkarir di BPJS Ketenagakerjaan, melalui program rekrutmen local hiring.

"Karena masyarakat di Indonesia timur lebih nyaman dilayani oleh talenta dari daerahnya. Orang NTB suka dilayani oleh orang NTB. Orang Papua dilayani oleh Orang Papua. Oleh karena itu, saya menyarankan local hiring menjadi solusi. Atas hal ini semua guna mendorong governance, fairness, dan sesuai dengan iman etika BP Jamsostek," tegas Aditya.

Baca juga: Calon Petahana Dewas BPJS Kesehatan Sebut Kolaborasi dengan Badan Amal dan Zakat Bisa Jadi Solusi Atasi Defisit

Secara terpisah, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja membantah adanya nepotisme dalam promosi jabatan.

"Proses mutasi promosi di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) memperhatikan persyaratan jabatan diantaranya kinerja, kompetensi, catatan kedinasan, prestasi dan pengalaman jabatan, bahkan untuk level 1 dilakukan melalui mekanisme fit and proper test," ujar Utoh.