Komisi VI DPR Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Jabar dan Banten

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI meninjau langsung dua gudang lini III PT Pupuk Indonesia (Persero) di wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengawasi secara langsung penyaluran pupuk bersubsidi dan kesiapan produsen pupuk di musim tanam kali ini khususnya untuk wilayah Jawa Barat dan Banten.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta kepada PT Pupuk Indonesia agar memperhatikan infrastruktur, peralatan atau sarana dan prasarana pendukung Kartu Tani di masing-masing kios penyalur pupuk. Ia berpandangan, Kartu Tani bisa menjadi solusi kelangkaan pupuk yang seringkali dihadapi para petani.

“Kami memastikan langsung di lapangan, Pupuk Kujang telah menjalankan tugasnya untuk menjaga ketersediaan stok pupuk bersubsidi dan mempercepat distribusinya di musim tanam ini agar petani yang terdaftar dalam E-RDKK bisa segera mendapatkan pupuk subsidi yang dibutuhkan,” ujar Aria dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: BNI: Ruang Penurunan Suku Bunga Kredit Lebih Sempit pada 2021

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Nugraha Christijanto mengaku pihaknya tetap berkomitmen untuk bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang ditugaskan.

Seluruh jaringan distribusi penyaluran mulai dari produsen pupuk hingga kios seluruh wilayah kabupaten, secara rutin dikoordinasikan untuk kesiapan stok.

“Seperti tadi kami paparkan, secara jumlah itu cukup sampai dengan hari ini. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 yang harus disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia sesuai Permentan No. 49 Tahun 2020 adalah sebesar 9,04 juta ton,” kata dia.

Selain itu, Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi menambahkan, pihaknya telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian Jawa tengah sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 sebesar 90.936 ton.

Terdiri dari stok urea bersubsidi sebesar 75.245 ton atau 129 persen dari ketentuan, pupuk NPK subsidi sebesar 9.439 ton atau 64 persen dari ketentuan dan pupuk organik subsidi sebesar 6.252 ton atau 92 persen dari ketentuan.

Baca juga: Kementan Pastikan Stok dan Distribusi Pupuk Bersubsidi Lancar

Sedangkan stok pupuk urea bersubsidi yang tersedia di gudang Kabupaten Serang sampai dengan 27 Januari 2021 mencapai 3.164 ton atau dua kali lipat lebih dari ketentuan stok pemerintah yaitu 2.014 ton (157 persen).

Sedangkan realisasi penyaluran wilayah Serang untuk Urea mencapai 3.129 ton atau 145 persen dari ketentuan dinas pertanian sebesar 2.707 ton. Selain pupuk urea, kesiapan stok Petroganik sebanyak 239 ton atau lebih dari empat kali lipat dari ketentuan stok.

Sementara itu, berdasarkan data per 27 Januari 2021, stok pupuk urea bersubsidi wilayah Cirebon sebesar 3.102 ton atau 216 persen dari ketentuan stok pemerintah dan stok pupuk organik bersubsidi sebesar 537 ton atau empat kali lipat dari ketentuan.

“Kami pastikan semua stok pupuk bersubsidi di provinsi maupun kabupaten untuk tersalurkan stoknya secara dan mendorong distributor dan kios untuk lebih cepat melakukan penebusan pupuk di Gudang agar dapat segera disalurkan kepada petani yang membutuhkan” ungkap Maryadi.

Baca juga: DJP: Aturan Pajak Disimplifikasi, Tak Ada Pengaruh ke Harga Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik