Kelapa Sawit Dituding Jadi Perusak Hutan, Ini Respon Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, menyatakan pemerintah akan mengubah strategi dalam melawan kampanye hitam minyak kelapa sawit (CPO) di pasar global, terutama Eropa.

Menurut Eddy, selama ini strategi yang dilakukan Indonesia dalam melawan kampanye hitam tersebut hanya bersifat defensif. Oleh karenanya, pemerintah akan lebih ofensif, yakni dengan memaparkan kekurangan dari minyak nabati lainnya.

"Strategi promosi ke depan kita tidak lagi defensive (bertahan), tetapi juga harus offensif (menyerang). Kita permasalahkan juga minyak nabati lain di Eropa, misalnya rapeseed," kata Eddy dilansir dari Antara, Minggu (7/2/2021).

Eddy menjelaskan bahwa tidak hanya minyak sawit, minyak nabati lain seperti rapeseed juga memiliki dampak terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) dan lingkungan.

Baca juga: Daftar 5 Perusahaan Penguasa Perkebunan Kelapa Sawit di Kalsel

Dalam promosi sebelumnya, Indonesia dinilai tidak terlalu menyerang minyak nabati lain, namun hanya berfokus pada peran kelapa sawit terhadap ekonomi dan tingginya produktivitas komoditas tersebut dibandingkan minyak nabati lain.

"Kalau di sini dinyatakan bahwa sawit merusak biodiversity, kita juga akan mempermasalahkan bagaimana dengan rapeseed di Eropa, pemanfaatan fertilizer mereka yang berdampak bada biodiversity laut. Kita akan mengubah strategi, akan attack seperti yang disampaikan Presiden," kata Eddy.

Eddy mengatakan bahwa industri sawit mampu menunjukkan kekuatannya dan menjadi salah satu dari sedikit industri besar nasional yang mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu faktor penting ketahanan pertumbuhan sektor sawit selama pandemi Covid-19 di dalam negeri adalah adanya program penggunaan energi terbarukan melalui mandatori biodiesel berbasis sawit.

Baca juga: Daftar 7 Konglomerat Sawit Paling Tajir di Indonesia

Setelah sukses menjalankan program mandatori biodiesel 20 persen sejak 2016 sampai dengan 2019, pemerintah melanjutkan dengan program mandatori B30 sejak Januari 2020 yang menambah daya serap minyak sawit di pasar dalam negeri sekaligus mendorong stabilitas harga minyak sawit.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kelapa sawit menjadi komoditas yang paling efisien dalam penggunaan lahan, dibandingkan dengan komoditas bahan baku minyak nabati lainnya.

Dengan produktivitas yang terbilang tinggi, kelapa sawit hanya menggunakan lahan lebih sedikit, yakni 0,3 hektare untuk menghasilkan minyak sawit (CPO) sebanyak 1 ton.

"Untuk menghasilkan minyak sawit 1 ton, dibutuhkan lahan 0,3 hektare sementara rapeseed oil butuh 1,3 hektare, sunflower 1,5 hektare dan soyabean 2,2 hektare," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Sebut Kelapa Sawit Komoditas Paling Efisien Gunakan Lahan

Dengan menyerap lebih dari 16 juta pekerja, industri sawit dinilai menjadi sektor strategis bagi perekonomian masyarakat.

Di saat banyak sektor ekonomi terdampak akibat Covid-19, industri sawit juga menjadi salah satu dari sedikitnya industri nasional yang tidak terkena dampak karena kegiatan perkebunan yang tetap berjalan. Dengan begitu, setidaknya 16 juta pekerja di sektor kelapa sawit tidak kehilangan pekerjaan.

Salah satu faktor penting ketahanan pertumbuhan sektor sawit selama pandemi Covid-19 di dalam negeri adalah adanya program penggunaan energi terbarukan melalui mandatori biodiesel berbasis sawit.

Program insentif biodiesel melalui pendanaan dari BPDPKS yang implementasi pertamanya sejak Agustus tahun 2015 dan terlaksana sampai November 2020, telah menyerap biodiesel dari sawit sekitar 23,49 juta kiloliter.

Baca juga: Remajakan Lahan Sawit 180.000 Hektar, Pemerintah Siapkan Rp 5,5 Triliun

Volume tersebut setara dengan pengurangan greenhouse gas emissions (GHG) sebesar 34,68 juta ton CO2 ekuivalen dan menyumbang sekitar Rp 4,83 triliun pajak yang dibayarkan kepada negara.

"Pengembangan B30 menjadi kebijakan pemerintah dalam meningkatk an permintaan dalam negeri. Selain itu, program mandatori biodiesel juga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," kata Airlangga.