Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membandingkan Utang Luar Negeri RI di Era Jokowi dan SBY

Kompas.com - 17/02/2021, 09:01 WIB
Muhammad Idris

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan utang luar negeri (ULN) selalu jadi polemik di Tanah Air. Selama ini, utang jadi jalan keluar untuk mengatasi defisit APBN.

Baru-baru ini, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 yang tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS).

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar dollar AS.

Besaran utang itu terdiri dari utang luar negeri sektor pemerintah dan bank sentral, sebesar 209,2 miliar dollar AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dollar AS atau Rp 2.895 triliun.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Kini Rp 5.803 Triliun, Jokowi Langgar Janji?

Namun yang perlu diketahui, selain utang luar negeri, pemerintah Indonesia juga memiliki utang dari dalam negeri yang berasal dari penerbitan obligasi surat berharga negara. Secara keseluruhan utang pemerintah saat ini yakni sebesar Rp 6.074 triliun.

Berikut ini perbandingan utang luar negeri pemerintah Indonesia antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan dua periode Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti dirangkum pada Rabu (17/2/2021).

Utang luar negeri era Presiden SBY

Mengutip data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang luar negeri  pemerintah Indonesia per 31 Desember 2004 adalah sebesar 68,57 miliar dollar AS.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Di periode pertama Presiden SBY, utang pemerintah Indonesia dari luar negeri memang mengalami pasang surut. Pada 31 Desember 2005, utang pemerintah Indonesia turun menjadi 63,09 miliar dollar AS.

Lalu pada tahun 2006 utang pemerintah menjadi 62,03 miliar dollar AS, tahun 2007 menjadi 62,25 miliar dollar AS, dan tahun 2008 menjadi 65,44 miliar dollar AS.

Lalu sampai pada 31 Maret 2009 atau menjelang berakhirnya periode pertama pemerintahan Presiden SBY, utang pemerintah Indonesia menjadi 63,20 miliar dollar AS.

Yang jadi catatan, besaran utang yang dirilis Kemenkeu tersebut tak memasukan utang luar negeri yang berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) valuta asing (valas).

Baca juga: Makin Menumpuk, Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 5.803 Triliun

Utang luar negeri pemerintah di periode kedua Presiden SBY mengalami kenaikan signifikan. Mengacu pada data yang dirilis Bank Indonesia pada triwulan III 2014 atau menjelang berakhirnya periode kedua Presiden SBY, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 292 miliar dollar AS.

Rinciannya, utang pemerintah dan BI sebesar 132 miliar dollar AS dan utang dari sektor swasta termasuk BUMN sebesar 159,3 miliar dollar AS.

Dengan utang sebesar itu, masih menurut BI, rasio utang terhadap PDB yakni 34,68 persen. 

Utang luar negeri era Presiden Jokowi

Jika dirunut dari tahun ke tahun, utang luar negeri Indonesia di dua periode Presiden Jokowi juga terus melonjak. Membengkaknya utang luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Whats New
Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Whats New
Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Whats New
Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com