Ini Saran Pengusaha agar Pemerintah Bisa Genjot Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bisa mencapai realisasi investasi sebesar Rp 900 triliun di 2021. Angka itu lebih tinggi dari target awal yang dipatok Rp 858,5 triliun

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, untuk bisa mencapai target investasi tersebut di tengah masa pandemi, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif dan kemudahan berusaha bagi para penanam modal di Indonesia.

Hal itu diyakini akan menciptakan iklim usaha yang baik, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi para investor yang telah menanamkan dananya, maupun yang akan berinvestasi.

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjadja Kamdani mengatakan, insentif yang diberikan bisa berupa fiskal, seperti tax allowance. Bisa pula non-fiskal, seperti pendampingan dan fasilitasi terhadap realisasi investasi di lapangan.

Menurut dia, saat ini masih ada beberapa kendala teknis yang dihadapi oleh para pelaku usaha dan perlu untuk segera diselesaikan oleh para pemangku kepentingan.

"Kalau itu tidak dapat diatasi, catatan investasi yang ada di BKPM akan banyak yang tidak terealisasi atau terhenti di lapangan karena adanya bottlenecking realisasi investasi,” ujar Shinta dalam keterangannya, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Dari Rp 45.000 ke Rp 700 Juta, Ini Perjalanan Panjang Harga Bitcoin

Selain insentif, pemerintah juga dinilai perlu meningkatkan koordinasi antar kementerian. Dia bilang, saat ini masih ada pelaku usaha yang terbentur oleh kerumitan birokrasi.

Termasuk masalah ketidaksinkronan sikap kementerian-kementerian terkait investasi, ketidakjelasan dalam proses-proses persetujuan, serta permasalahan administratif.

"Akibatnya, banyak proposal investasi yang tidak dapat terealisasi. Hal ini sangat disayangkan, terlebih terjadi di masa pandemi Covid-19," imbuh dia.

Menurut Shinta, selain tidak ada insentif investasi yang lebih menarik untuk investor, kepastian berusaha serta iklim usaha yang efisien dan suportif terhadap peningkatan produktivitas juga lemah.

Oleh karena itu, lanjutnya, hal terpenting adalah reformasi struktural berkelanjutan untuk memastikan iklim usaha dan investasi Indonesia menarik di mata investor.

Ia mengatakan, berdasarkan catatan Apindo sudah banyak investor yang sebenarnya menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia pada tahun ini.

Mulai dari investasi di industri teknologi informasi, telekomunikasi, keuangan, hingga infrastruktur pendukungnya (enabler).

Selain itu, ada juga industri kesehatan. Termasuk pula industri yang menghasilkan produk-produk inovatif dengan eksternalitas negatif rendah, seperti kendaraan listrik.

“Investasi industri yang inovatif ini sangat baik. Namun perlu diperhatikan supply chain serta demand dari market-nya,” pungkas Shinta.

Baca juga: Daya Beli Masih Lemah, BI Revisi Proyeksi Pertumbuhan Kredit