Digarap dengan Skema KPBU, SPAM Regional Jatiluhur I Mulai Beroperasi 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I bakal mulai beroperasi pada tahun 2024 mendatang.

Hal itu menyusul dengan ditandatanganinya kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), untuk pembangunan SPAM dengan total nilai investasi mencapai Rp 1,7 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek SPAM terssebut bakal menyediakan air minum dengan kapasitas 4.750 liter per detik.

"Ini masih sangat kurang untuk DKI, tapi ini sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani warga Jakarta dengan air bersih. Ini juga melalui perpipaan dari Bekasi, di bawah ke Sentra Timur, untuk menjamin kualitas air yang lebih baik," jelas dia dalam penandatanganan KPBU SPAM Regional Jatiluhur I secara virtual, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Tesla Pilih Bangun Pabrik Mobil Listrik di India, Pemerintah Diminta Lakukan ini

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menjelaskan, proyek tersebut akan digarap oleh badan usaha pelaksana (BUP) yakni PT Wija Tirta Jaya Jatiluhur.

Perusahaan ini dibentuk oleh konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Tirta Gemah Ripah.

Masa kerjasama dari proyek KPBU tersebut berjalan selama 30 tahun yang terdiri dari 2,5 tahun masa konstruksi dan 27,5 tahun masa operasi,

"Sebagai tindak lanjut, konsorsium telah membentuk badan usaha pelaksana yaitu PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dengan memperhatikan jadwal proyek target konstruksi pada kuartal III 2021, dan direncanakan beroperasi di kuartal I 2024," jelas Eko di saat yang sama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dengan skema KPBU, maka proyek pembangunan tak lagi menggunakan APBN murni. Sebab, di dalam proyek tersebut telah melibatkan pihak swasta.

Baca juga: Tesla Pilih Bangun Pabrik di India ketimbang Indonesia, Apa Alasannya?

Ke depan, dia berharap skema KPBU bsia menjadi alternatif solusi dari kebutuhan pembiayaan atas proyek infrastruktur dan air bersih ketika APBN berada dalam kondisi tertekan akibat Covid-19.

"Ini adalah cara creative financing namun tetap akuntabel. Kita berharap skema KPBU menjadi alternatif solusi kebutuhan prioritas mendesak untuk infrastruktur air bersih saat APBN menghadapi kendala sangat besar karena Covid-19 yang mengambil resources sangat besar," ujar dia.