Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Vaksin Mandiri, Menkes: Jangan Sampai Membuat Persepsi yang Kaya Bisa Duluan

Kompas.com - 20/02/2021, 13:29 WIB
Rully R. Ramli,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menggodok aturan terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gotong royong atau mandiri.

Regulasi yang memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan program vaksinasi kepada karyawannya itu sedang disiapkan di Kementerian Kesehatan.

"Kami sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Kesehatan-nya, bersama dengan para stake holders terkait," ujar Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam diskusi virtual, Sabtu (20/2/2021).

Baca juga: PT Bio Farma Disuntik Dana Rp 2 Triliun dari Bank Danamon untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Meskipun masih dalam tahap perumusan, Budi menjelasakan, pihaknya telah memberikan panduan pelaksanaan vaksinasi mandiri kepada pelaku usaha.

Pertama, program ini tidak akan menghilangkan hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara gratis.

"Yang kedua, vaksin gotong royong ini kerja sama antara pemerintah dengan seluruh stake holders lainnya, termasuk pihak swasta, untuk bisa melakukan percepatan program vaksinasi ini," tutur Budi.

Menurut Budi, kerja sama pelaksanaan program ini menjadi penting untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

Dengan demikian, program vaksinasi dapat diselesaikan sebelum masa kekebalan masyarakat yang telah divaksin habis.

Baca juga: 140 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 Segera Masuk RI

"Prinsip yang ketiga, jangan sampai pemberian vaksin ini bisa membuat persepsi bahwa yang kaya bisa duluan," kata Budi.

Terakhir, Budi memastikan, pelaksanaan vaksinasi mandiri bukan lah suatu peluang bisnis yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasalnya, hampir seluruh negara tidak menggunakan vaksin Covid-19 sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara bebas.

"Di mata saya sebagai menteri kesehatan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini tidak mungkin pemerintah lakukan sendiri secara ekslusif, tapi harus dilakukan dengan inklusif," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com