Kadin: 6.700 Perusahaan Tertarik Ikut Program Vaksinasi Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya telah memulai melakukan pendataan perusahaan-perusahaan yang tertarik mengikuti program vaksin mandiri atau gotong royong.

Selama dua pekan melakukan pendataan, kata Shinta, antusiasme perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Air sangat tinggi untuk mengikuti program ini.

“Kami sudah memulai pendataannya dalam dua minggu saja saat ini sudah terdaftar lebih dari 6.689 sampai 6.700 perusahaan yang tertarik,” ujar Shinta dalam diskusi virtual, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Sebanyak 2.566 Pegawai Bappenas Dapatkan Vaksinasi Covid-19 Perdana

Shinta menambahkan, perusahaan-perusahaan yang telah tertarik mengikuti program ini pun beragam. Mulai dari perusahaan perbankan hingga transportasi.

“Dan kalau kami melihat ini kan dibuka ya, jadi tidak hanya untuk perusahaan swasta nasional. PMA, PMDN, malah UMKM diperbolehkan untuk berpartisipasi. Jadi ini terbuka dan tujuannya adalah untuk perusahaan itu bisa membiayaai karyawannya untuk divaksinasi,” kata dia.

Shinta pun memastikan bahwa program vaksinasi gotong royong ini sifatnya sukarela. Sehingga, tak apa-apa jika ada perusahaan yang tak bersedia mengikuti program ini.

“Jadi sekali lagi ini tidak ada unsur komersialisasi. Jadi perusahaan ini membantu membiayai karyawannya untuk bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Nah sekali lagi ini opsional, tidak harus mengikuti program ini. Jadi sukarela, itu yang paling penting,” ungkapnya.

Shinta melanjutkan, mengenai jenis vaksin Covid-19 dan waktu pelaksanaan vaksinasinya pun tergantung keputusan dari pemerintah.

Baca juga: Kadin Perkirakan 26 Juta Karyawan Akan Ikut Vaksinasi Mandiri

Namun, yang pasti jenis vaksinnya tidak akan sama dengan vaksin gratis yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.

Adapun vaksin yang diberikan gratis kepada masyarakat dari pemerintah hingga saat ini, yakni vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China.

“Pendataannya juga tidak tumpang tindih. Format pendataan yang digunakan Kadin saat ini adalah yang didapatkan dari pemerintah. Jadi pemerintah meminta menggunakan data yang sama. Nantinya one data system, semuanya nanti pendataannya dikelola pemerintah, tidak mungkin overlapping,” ucap Shinta.