Dalam Aturan Turunan UU Cipta Kerja Urus Perizinan UMKM Hanya Perlu 2-3 Jam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bakal mempermudah proses perizinan hingga akses pembiayaan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM).

Bahlil menjelaskan, melalui beleid baru tersebut Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi perizinan tunggal bagi pelaku UMKM. Pengurusan izin ini dapat dilakukan dengan sistem online single submission (OSS) dan biayanya dibebaskan bagi UMKM.

Baca juga: OJK ke Fintech: Jangan Sampai Ada yang Merasa Data Pribadi Diambil Ilegal

"Jadi izinnya cukup NIB tidak perlu notifikasi yang jauh, itu udah bisa jalan, paten. Itu bahkan mungkin (mengurusnya) 2-3 jam sudah selesai," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/2/2021).

Dengan kemudahan mengurus perizinan, diharapkan jumlah UMKM yang masuk ke sektor formal pun semakin bertambah banyak. Menurutnya, saat ini 50 persen dari total 64 juta UMKM di Indonesia masih berada di sektor informal.

Bahlil menjelaskan, selama ini kondisi UMKM yang belum memiliki perizinan berusaha menjadi kendala untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Padahal untuk memiliki izin usaha prosesnya cukup lama dan memakan biaya yang cukup besar Rp 5-Rp 10 juta.

Kondisi tersebut tentu menyulitkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Maka lewat aturan baru mengurus perizinan menjadi lebih mudah dan murah, sehingga dengan kepemilikan NIB nantinya UMKM akan turut mudah mengakses permodalan.

Baca juga: Untuk Keluar dari Resesi, Hong Kong Alokasikan Anggaran Rp 217 Triliun

"Jadi kita formalkan UMKM supaya dapat akses pembiayaan dari perbankan. Karena selama ini kan orang masuk ke bank (tidak bisa dapat pembiayaan) kalau belum ada izin usaha," jelas dia.

Dalam aturan baru pemerintah juga menetapkan alokasi 30 persen dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik diperuntukkan bagi UMKM.

Selain itu, alokasi minimal 40 persen pengadaan barang dan jasa dalam belanja pemerintah maupun BUMN harus merupakan produk UMKM.

Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan aturan untuk para pelaku usaha besar, baik di dalam dan luar negeri, yang ingin mendapatkan insentif harus menjalin kemitraan dengan pengusaha nasional maupun UMKM.

Baca juga: Risiko Pembiayaan PLTS Lebih Rendah Dibanding Pembangkit Listrik Energi Fosil

Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentangan Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Ini syarat mutlak untuk kita memberikan insetif. Jadi sekaligus bentuk kebijakan pemerintah untuk bagaimana investasi bisa mendorong agar semua bisa besar bersama-sama," kata Bahlil.

Adapun dalam aturan terbaru kriteria UMKM berdasarkan modal dasar menjadi berubah, yakni kategori usaha mikro menjadi dibawah 1 miliar, usaha kecil sebesar Rp 1 miliar-Rp 5 miliar, dan usaha menengah sebesar Rp 5 miliar-Rp 10 miliar.

Sebelumnya, untuk kategori usaha mikro ketentuan nilai modalnya dibawah Rp 50 juta, usaha kecil sebesar Rp 50 juta-Rp 500 juta, dan usaha menengah sebesar Rp 500 juta-Rp 10 miliar.

"Jadi kalau dulu ada yang bilang UU Cipta Kerja ini tidak berpihak pada UMKM, (aturan turunan) ini adalah jawaban konkretnya. Saya sudah sempat berjanji bahwa kami akan mengawal untuk UU ini betul-betul diberikan arahan yang komprehensif agar memberikan penguatan pada UMKM," pungkas Bahlil.