Begini Tahapan Pembentukan Holding BUMN Ultra-Mikro

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjamin, integrasi ekosistem BUMN untuk pengembangan usaha ultra mikro (UMi) sejalan dengan program kerja yang telah ditentukan.

Integrasi tiga BUMN untuk usaha ultra mikro menjadi bagian dari program Indonesia Bekerja yang digagas sejak Kabinet Indonesia Maju dilantik.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Integrasi ekosistem BUMN untuk ultra mikro masuk dalam bagian program Indonesia Bekerja, sebagai pembuktian keberpihakan negara terhadap upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga: Modal Rp 3,15 Triliun, GIC Singapura Bakal Jadi Investor Bank Jago

“Yang tidak kalah pentingnya juga kami sedang mengembangkan bagaimana sinergitas daripada pengembangan ultra mikro dengan adanya BRI, PNM, Pegadaian, yang kami tentu harapan ke depan, ini pembentukan dari keberpihakan kepada UMKM bisa tercerminkan dari program konsolidasi ini," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/2/2021).

Rencananya, integrasi ekosistem BUMN untuk ultra mikro akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Holding ini ditargetkan terbentuk pada 2021.

Pembentukan integrasi BUMN ini akan dilakukan melalui aksi rights issue, setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR. Negara akan mengambil bagian dengan mengalihkan seluruh saham seri B di Pegadaian dan PNM untuk disetorkan ke BRI.

Kepemilikan saham pemerintah di BRI akan terjaga di level 56,75 persen.

Baca juga: Saham Zoom Meroket, Pria Ini Jadi Orang Terkaya di Hong Kong

Setelah integrasi terbentuk, BRI akan memegang 99,99 persen saham PNM dan Pegadaian, sedangkan pemerintah RI tetap memiliki kendali terhadap Pegadaian dan PNM melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna.

Menurut Direktur Utama BRI Sunarso, integrasi BUMN untuk ultra mikro tidak sama dengan aksi korporasi akuisisi dan holding. Melalui integrasi, pemerintah dijamin tetap akan memiliki kontrol terhadap BRI, PNM, dan Pegadaian.

“Kenapa perlu dibangun ekosistem ini? Supaya nggak jalan sendiri-sendiri, dan kemudian sinerginya memang diikat oleh kepemilikan, bukan seremonial, tanda tangan MOU, cengar-cengir saja. Ini memang diikat secara equity. Kemudian apa yang disasar? Apakah tidak memakan pangsa pasarnya BRI? Tidak. Ini adalah sejalan dengan strategi pertumbuhan kita, menumbuh kembangkan yang sudah ada dan kemudian juga mencari ke segmen yang belum di-touch oleh lembaga keuangan yang formal," ujar Sunarso.