LRT dan MRT di 5 Kota Segera Dibangun, Bukan dari APBN atau Utang

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus menggenjot sejumlah proyek infrastuktur dalam beberapa tahun ke depan, termasuk di sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sejumlah bocoran proyek baru berupa LRT dan MRT di 5 kota. Ia menyebut, proyek-proyek ini merupakan bagian dari sejumlah infrastruktur transportasi yang perlu dibangun dan tidak bisa mengandalkan APBN murni.

Dikatakan, LRT dan MRT direncanakan akan dibangun di Bali, Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Selain di subsektor perkeretaapian, ada pula rencana membangun Pelabuhan Garonggong Sulsel, Pelabuhan Baru di Ambon dan Palembang, Bandara Singkawang, Bandara Fakfak dan Manokwari di Papua, Bandara Mentawai, dan Sea Planedi Bandaneira.

Terbentuknya Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang terwujud dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), membuka peluang proyek-proyek itu dibangun tanpa mengandalkan APBN atau utang.

“Untuk merespons peluang ini. Saya meminta jajaran Kemenhub untuk mengenal dan mempelajari SWF lebih dalam untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia,” kata Budi Karya dalam Webinar bertema “Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia” di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Sri Mulyani soal Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Suap: Ini Jelas Pengkhianatan!

Ia menilai, pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. SWF menjadi alternatif pendanaan di luar APBN yang terbatas.

“Kami mengapresiasi terbentuknya SWF Indonesia yaitu Indonesia Investment Authority (INA),” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur termasuk transportasi masih menjadi prioritas pemerintah. Namun demikian, kebutuhan pembiayaannya tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

Oleh karenanya, alternatif skema pendanaan pembangunan infrastruktur seperti SWF ini sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN.

“Ini merupakan satu inovasi yang luar biasa untuk menjamin kepastian bagi para investor dan mencegah terjadinya informasi yang salah, yang menyebabkan mahalnya biaya investasi di Indonesia,” beber Budi Karya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa dibentuknya LPI jadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

"Ini adalah salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia termasuk memberikan pilihan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui berbagai jalur,” tandasnya.

Sri Mulyani menyebut, pendanaan infrastuktur bisa dilakukan melalui LPI, dari dana investor yang membeli saham, surat berharga negara, atau penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui BKPM.

“Dan mereka juga bisa melakukan kolaborasi bersama-sama dengan partner lokal. Bagi pemerintah kita juga akan terus mendiversifikasi instrumen investasi ini,” urainya.

Baca juga: Sri Mulyani Jelaskan Kronologi Kasus Suap Pegawai Ditjen Pajak

“Ini melengkapi kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi di dalam penanaman modal dalam bentuk ekuitas atau non utang,” sambung Sri Mulyani.

Bendahara negara ini mewanti-wanti, ekspansi APBN memiliki keterbatasan. Terlebih, menurutnya sudah dua tahun berturut-turut APBN harus menjadi instrumen utama untuk menahan shock Covid-19.

Sementara kebutuhan untuk pembangunan masih akan terus berjalan. Kebutuhan untuk membangun infrastruktur apakah itu jalan raya, listrik, di bidang ICT telekomunikasi, dii bidang air bersih sanitasi, jalan tol bahkan airport masih sangat besar,” tandasnya.

Oleh karena itu, dia pihaknya akan menggunakan instrumen di bidang LPI sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan melalui ekuitas.

Baca juga: Menhub Tawarkan Proyek LRT, MRT, hingga Bandara Didanai LPI