Ekonom: Jika RI Ingin Jadi Negara Maju, Beri Insentif ke Industri dan Akademisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior INDEF, Aviliani mengimbau pemerintah mengintegrasikan industri dan akademisi untuk pengembangan inovasi yang mendorong Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap) pada tahun 2045.

Selain itu, industri dan akademisi itu perlu diberikan insentif agar mau membuat inovasi dan mengimplementasikannya.

"Apa yang dilakukan Bappenas untuk tahun 2045 sebenarnya mimpi semua orang. Hanya mmg integrasi jadi kunci penting. Pelaku ekonomi (industri), akademisi, juga pemerintah harus ter-connect (tersambung)," kata Aviliani dalam Kompas Talks bersama KSI Improving the Knowledge & Innovation Ecosystem for a Better Indonesia secara daring, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: Investasi Mobil Listrik Minimal Rp 5 Triliun agar Dapat Insentif

Aviliani menyebut, integrasi antar industri dengan akademisi menjadi penting agar riset yang telah dikerjakan oleh akademisi dikembangkan dalam ranah industri. Selama ini, riset-riset tersebut hanya menumpuk di berbagai lembaga.

Sementara itu, insentif diperlukan agar industri mau menggarap hasil riset tersebut. Asal tahu saja, inovasi yang dilakukan industri dari hasil riset membutuhkan biaya yang besar. Untuk itu insentif dari berbagai sisi, khususnya insentif perpajakan harus diberikan.

"Hingga saat ini kita belum mengembangkan sistem insentif agar mereka berinovasi," ungkap Aviliani.

Namun menurutnya, penggarapan riset harus sesuai dengan sasaran atau tujuan pemerintah. Adapun tujuan pemerintah antara lain, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, menurunkan substitusi impor, dan meningkatkan ekspor.

Baca juga: Kemenkeu Sebut Mobil Listrik di Luar Negeri Lebih Murah karena Insentif Pajak

"Dari situlah inovasi diarahkan pada hal-hal yang dituju. Jadi tidak perlu semua sektor (digarap), hanya sektor-sektor yang punya competitiveness yang tinggi," tutur Aviliani.

Selain memberikan insentif, birokrasi pemerintah harus disederhanakan. Birokrasi yang berbelit-belit hanya akan menghambat implementasi riset yang digarap industri.

"Di masa pandemi era digital ini, banyak sekali regulasi yang lebih lambat dari pelakunya. Pada akhirnya apa yang sudah diinvestasikan belum disetujui oleh regulator. Ini persoalan yang perlu diluruskan," pungkas Aviliani.